KID Minta OPD Siapkan SOP Mekanisme Permohonan Informasi

PANGKALPINANG--Banyaknya permintaan informasi dalam bentuk data kepada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Biro Humas Babel memfasilitasi pertemuan dengan 33 OPD dan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Gubernur, Ruang Rertemuan Pasir Padi (selasa, 22/01) ini dipimpin oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Darlan.

Darlan mengawali rapat ini dengan menyampaikan target pertemuan, yaitu koordinasi dan konsolidasi terkait langkah-langkah tentang hal apa saja yang akan dilakukan untuk menyikapi permintaan informasi oleh masyarakat.

“Terkait banyaknya permintaan informasi ini, tentu harus kita pikirkan bersama bagaimana langkah-langkah menyikapinya, sebab permohonan informasi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Darlan.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama anggota Komisioner Komisi Informasi Daerah (KID) Babel, Syawaludin, menjelaskan beberapa mekanisme permohonan informasi, serta kriteria informasi yang bisa diberikan dan yang tidak bisa diberikan. Dia juga menyampaikan bahwa akses untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia yang diatur oleh undang-undang.

“Di Negara kita ini informasi termasuk hak asasi manusia, maka informasi yang diminta pada sebuah instasi harus diberikan kecuali informasi yang dikecualikan”, jelasnya.

Mengingat meningkatnya informasi yang yang dimohonkan dalam beberapa waktu terakhir ini, Syawaludin menyampaikan kepada perwakilan OPD yang hadir untuk segera mungkin menyelesaikan SOP (standar operasional prosedur) mekanisme permohonan informasi.

“Pemerintah harus menyiapkan daftar informasi publik yang bisa dan tidak bisa dimohonkan, sehingga lebih mudah dalam menyikapi permohonan informasi oleh masyarakat agar tidak sampai pada tahap sengketa informasi dan lanjutan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Syawaluddin bahwa SOP permohonan informasi ini akan menjelaskan mekanisme dalam permohonan informasi oleh masyarakat. “Akses informasi juga harus dibuat semudah-mudahnya kepada masyarakat. Dengan begitu, PPID utama dan PPID pembantu disetiap OPD bisa segera menyelesaikan permohonan informasi ini baik segera diberikan atau tidak bisa diberikan karena dilindungi undang-undang,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Humas Babel mengatakan akan segera menyelesaikan SOP permohonan informasi ini dengan dukungan-dukungan peraturan gubernur dan penyempurnaan peraturan sebelumnya.

“Akan segera diselesaikan agar mekanisme permohonan informasi dapat dipahami bersama, baik penyedia informasi maupun pemohon atas informasi ini,” tegasnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Nona
Fotografer: 
Nona
Editor: 
Mamaq