Kominfo Babel Komit Untuk Mengawal Pendanaan KID dan KPID

Pangkalpinang – Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suharto menyampaikan pandangan dan masukan dari anggota komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan pendanaan untuk KID Babel Tahun 2018. Bahwa pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat berkomitmen mengawal pendanaan bukan hanya untuk KID tapi juga untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

“Sebagai bentuk dukungan kepada KID, saya datang langsung ke kantor KID pada 29 mei kemarin bertemu dengan anggota KID bukan hanya terkait dengan pendanaan, namun saya juga berdiskusi bagaimana agar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat berperan aktif memberikan informasi dengan masyarakat dan selalu terbuka kepada masyarakat ketika berbicara tentang informasi apa yang disampaikan”.

Menurut Suharto, bukan hanya KID saja yang menjadi perhatian Diskominfo, namun juga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Walaupun urusan kewenangan penyiaran bukan menjadi kewenangan daerah, akan tetapi Diskominfo mengawal usulan pendanaan KPID. Jika KPID tidak ada pendanaan, maka operasional dan gaji untuk KPID juga tidak tersedia.

“Dalam hal ini saya mencoba meluruskan pandangan dari Ketua KID bahwa ada kekhawatiran oeprasional KID tidak tersedia dan anggota KID tidak bergaji. Ini masih dalam proses. Saya perlu sampaikan kedudukan dan perlakuan antara KID dan KPID sama. Apalagi jika melihat fungsi KPID bukan menjadi kewenangan daerah, namun secara tanggung jawab moril Kominfo mengawal usulan KPID”, ujar Suharto.

Secara prosedural, tahapan perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2018 masih sangat lama. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 belum selesai dan masih digodok di Bappeda. Kemudian setelah RKPD, masuk tahapan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Ketika sudah masuk dalam tahapan-tahapan tersebut, masing-masing sudah mempunyai jobdesk. Dalam hal ini Diskominfo berperan menyampaikan usulan yang masuk untuk KID dan KPID, sedangkan dalam hal penentuan pagu indikatif disesuaikan dengan anggaran daerah.

Suharto juga menyampaikan bahwa pada tahun 2018 nanti, tugas Kominfo akan semakin berat. Pasalnya sebagai Government Public Relation (GPR), Kominfo hendak memastikan layanan berita dan informasi dapat tersedia dengan baik dengan dukungan Informasi dan Teknologi (IT) yang mumpuni.

“Jadi menurut hemat saya, tugas-tugas Kominfo sangat menantang. Sekaligus juga tambahan tugas yang diberikan oleh gubernur bahwa keluarga kominfo juga bertambah dengan hadirnya KID dan KPID”, kata Suharto.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Ahmad Fauzan Syahzian