Komisi IV Terima Apdesi Babel Terkait Bantuan Sosial Provinsi

PANGKALPINANG - Bertempat di ruang badan musyawarah, komisi IV menerima audiensi jajaran DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada Kamis pagi (13/8/20).

Pertemuan ini guna membahas kepastian penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) 1 Desa, 50 Kepala Keluarga (KK) yang akan dikucurkan oleh Pemprov. Kepulauan Babel. 

Namun, audiensi yang semulanya adem menjadi  perdebatan. Pasalnya, dana stimulan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di luar penerima bantuan pusat dan kabupaten ini akan diterima masyarakat sekitar Rp 300.000 untuk satu kali pencairan.

Tentunya hal ini berbeda dengan rencana awalnya berkisar Rp 600.000 dan akan dicairkan sebanyak tiga kali untuk tiga bulan. 

Keputusan yang sudah ketuk palu di rapat Banggar DPRD Babel itu pun membuat kecewa para perangkat desa, sehingga sepakat untuk menolak BST Rp 300.000 jika hanya satu kali penyaluran.

"Jika ini ditetapkan, kami tegas sepakat menolak BST. Ini sudah sesuai dengan musyawarah kami sebelum audiensi dengan DPRD ini," ungkap Ketua DPD Apdesi Babel, Sumirzan di hadapan jajaran Komisi IV DPRD Babel, Kepala Bakuda Fery Afrianto, dan Plt. Kepala Dinas Sosial Yanuar.

Namun, pihaknya setuju menerima dengan syarat penyaluran BST Rp 300.000 tersebut dilakukan selama tiga kali selama tiga bulan. "Oleh karena itu, kami minta tolong diupayakan jika tidak memungkinkan Rp 600.000 tersebut," ungkapnya.

Ketua DPD Apdesi Sumirzan juga mengaku, para kades di tiap desa sering menjadi bulan-bulanan terkait BST yang ingin disalurkan oleh Pemprov. Babel tak kunjung terealisasi hingga saat ini. 

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel Fery Afriyanto mengatakan, berdasarkan rapat badan anggaran DPRD Babel bersama eksekutif pada Kamis dan Jumat beberapa waktu lalu memang memutuskan bahwa pemberian BST 50 KK per desa sebesar Rp 300.000 selama satu kali sebulan. "Itu keputusan yang diambil pada rapat banggar yang sudah disepakati bersama MoUnya pada hari Senin kemarin (10/8)," ungkapny.

Jauh sebelumnya, BST dengan anggaran belanja tidak terduga untuk bantuan sosial masyarakat pada saat refocusing ini disiapkan sebesar Rp 33 miliar. Namun seiring waktu berjalan, mulai kondisi darurat Covid-19 sejak bulan Mei hingga saat ini menimbulkan dampak ekonomi yang cukup berat bagi kondisi Babel. 

"Dampak ekonomi ini berpengaruh besar kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita, karena bantuan sosial ini sumbernya dari PAD kita seperti pajak dan retribusi turun drastis," ujarnya.

Tanggapi tuntutan Apdesi Babel, Ketua Komisi IV Jawarno meyakini bahwa pihaknya akan memperjuangkan aspirasi tersebut. DPRD masih ada waktu untuk membicarakan persoalan ini kembali sebelum APBD Perubahan disahkan.

"Jadi ini akan kami usulkan kembali untuk mengakomodir penyaluran sampai tiga kali, bukan satu kali. Kami dan pemprov tidak akan mengecewakan masyarakat," ungkapnya.

Sumber: 
Sekretariat DPRD
Penulis: 
Utari
Fotografer: 
Utari
Editor: 
Listya