Komisioner KID Babel Dilantik

BANGKA TENGAH - Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melantik lima komisioner Komisi Informasi Daerah Bangka Belitung, di Hotel Aston, Kamis (12/12/2013). Lima anggota yang dilantik tersebut di antaranya, Ahmad, Subardi, Rikky Fermana, Junaidi Abdilah dan Syawaludin.

Usai pelantikan Gubernur mengharapkan agar sejumlah komisioner yang telah dilantik ini dapat menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008. Sehingga keberadaan KID dapat membantu dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi.

"Saya berharap komisioner dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selamat saya ucapkan kepada anggota komisioner," kata Gubernur usai melakukan pelantikan, Kamis (12/12/2013).

Seiring acara pelantikan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan Komisi Informasi Bangka Belitung menggelar kegiatan sosialisasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008. Sedikitnya terdapat tiga pemateri mengupas seputar persoalan keterbukaan informasi.

Pemateri pertama yakni, Latip Pribadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Bangka Belitung. Materi yang disampaikan mengenai keterbukaan informasi publik di lembaga pemerintahan. Sedangkan Ahmad, Komisioner KID Bangka Belitung mengupas tentang perkembangan penerapan Undang-Undang No 14 tahun 2008. Selain pemateri lokal, dalam sosialisasi ini juga menghadirkan Sulasiman Komisioner KID Sumsel guna mengupas lebih dalam implementasi pelaksanaan undang-undang.

Sebelumnya, Andre Wahono Asisten III Setda Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan, badan publik atau instansi pemerintah harus siap menjalankan keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Contohnya, keterbukaan informasi di badan publik yang ada di Jawa Barat.  Jadi semua anggaran yang digunakan badan atau instansi pemerintah di daerah tersebut dapat diakses langsung melalui website.

Selain menginformasikan anggaran, jelas Andre, progress setiap kegiatan hendaknya dilaporkan secara kontiyu. Laporan dibuat cukup sederhana, namun dapat dimengerti dan dikontrol masyarakat. Dengan menggunakan sistem tersebut, setiap masyarakat dapat secara langsung mengetahui setiap pelaksanaan kegiatan, baik yang telah dilakukan maupun belum terlaksana.

"Kita harus berani. Ini merupakan bentuk transparansi pemerintah. Misalnya ada kegiatan di lapangan, tampilkan kegiatan tersebut melalui foto-foto yang diupload di website milik pemerintah. Selain itu anggarannya juga ditampilkan," jelasnya.

Transparansi informasi ini dapat membuat pelaksanaan suatu kegiatan menjadi terstruktur, sebab laporan sudah ada dalam bentuk file. Ia menambahkan, keterbukaan informasi juga dapat mengindari persoalan yang tidak diinginkan, seperti tidak pidana korupsi. Pasalnya semua tindakan berbau korupsi sudah dapat dicegah terlebih dahulu.

"Perlu juga diperhatikan mengenai sistem dan mekanisme kerja KID. Jangan sampai peran dan tugas komisi ini berbenturan dengan lembaga yang sudah ada," harapnya.(hzr/adit)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari | Adit Tri Saputra
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Huzari