Konflik Tambang Laut Jadi Perhatian Pemprov Babel

Pangkalpinang - Konflik yang terjadi antara masyarakat pesisir dengan Perusahaan Tambang Laut di Pulau Bangka menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tema ini diangkat menjadi penelitian oleh Tim Peneliti dari Bappeda Kep. Babel, Sulista dan Sandy Pratama dari UUB, serta didampingi Tenaga Ahli dari UBB, Ibrahim.

Menurut Peneliti dari Bappeda Kep. Babel, Sulista, penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif. Data primer sekunder didapat dari wawancara dan Focus Group Discussion terhadap Stake Holder. Sedangkan data sekunder didapat dari Jurnal, BPS, Bappeda dan ESDM.

"Penelitian mulai kami lakukan pada bulan April, dimana kami ambil uji petik di 4 lokasi, Lingkungan Batu Perahu, Desa Rebo, Kelurahan Matras, dan Dusun Penganak," kata Sulista pada saat Diseminasi/Seminar Hasil Penelitian Dari resistensi ke negosiasi: Studi terhadap konflik antara masyarakat pesisir dengan perusahaan tambang Laut di Pulau Bangka, di ruang Rapat Pulau Ketawai, Rabu (06/11).

Berdasarkan hasil wawancara di 4 lokasi, didapat tiga model respon masyarakat pesisir terhadap penambangan laut. Pertama, sikap akomodatif dengan beberapa modus consensus, kedua, menolak dengan keras tanpa syarat, serta ketiga, sikap ganda masyarakat dengan implikasi pada keterbelahan masyarakat.

"Guna menengahi konflik, perusahaan tambang melibatkan masyarakat dalam siklus pertambangan, diantaranya dengan memperkerjakan orang lokal, menjadikan sebagai mitra dari pemilik kapal, hingga bantuan sukarela berupa uang tunai," ungkapnya.

Pada kasus penolakan keras masyarakat, menurutnya, berkaitan dengan dampak kerusakan lingkungan yang mengancam mata pencaharian nelayan saat tambang beroperasi dan yang akan datang. Ini akibat dari tidak adanya reklamasi laut yang tersistematik.

"Untuk itu, pemilik IUP khususnya PT. Timah Tbk dan Pemerintah sebagai pemberi izin, diharapkan dapat berperan dalam meredam dan ikut serta dalam penyelesaian konflik yang terjadi," ungkapnya.

Senada dengan Sulista, Tenaga Ahli dari UBB, Ibrahim mengatakan, masyarakat menginginkan PT Timah untuk berada paling depan pada saat berkomunikasi dengan perusahaan tambang. PT Timah Tbk, dianggap masyarakat lebih dapat memberikan solusi dibandingkan perusahaan tambang.

"Salah satu dari rekomendasi kami adalah, PT Timah Tbk sebagai perusahaan pemegang IUP terluas dapat menjadi pelopor dalam upaya melakukan dialog dengan masyarakat dan perusahaan pertambangan," katanya.

Menanggapi hasil penelitian, menurut Sekretaris Bappeda Kep. Babel, Joko Triadhi, temuan yang didapat sangat menarik. Dimana selain menerima dan menolak penambangan laut, ada juga masyarakat yang dapat menerima penambangan laut dengan kesepakatan atau kompensasi.

"Dengan adanya penelitian ini, kita dapat mengetahui apa yang dirasakan oleh masyarakat yang terdampak pada aktivitas pertambangan laut," kata Joko Triadhi.

Lebih jauh Joko Triadhi mengharapkan, hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Beltung, tidak hanya sekedar menjadi dokumen penelitian.

"Perencanaan disusun melalui pendekatan teknokratik, dimana hasil penelitian dan kajian merupakan salah satu bahannya, untuk itu hasil penelitian ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dan dirumuskan menjadi bahan kebijakan perencanaan untuk kedepannya," harapnya.

Sumber: 
Bappeda
Penulis: 
Rizky F
Fotografer: 
Rizky F