Konsentrasi Pembangunan Untuk Program Prioritas

Pangkalpinang – Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menegaskan agar perencanaan pembangunan dikonsentrasikan untuk program prioritas. Paradigma money follows function harus diubah menjadi money follows priority programme. Pembiayaan lebih besar akan dialokasikan untuk program-program yang jelas manfaatnya.

“Daerah ini memiliki potensi kemaritiman luar biasa, ditunjang kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan keragaman budaya. Sehingga membuat daerah ini memiliki keunikan tersendiri. Makanya pembangunan daerah dirancang sesuai pontensi daerah," jelasnya saat membuka Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 di Hotel Novotel, Selasa (19/4/2016).

Musrenbang merumuskan perencanaan untuk mencapai target pembangunan. Musrembang RKPD tahun 2017 merupakan tahun terakhir implementasi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017. Dokumen RKPD tahun 2017, sejalan visi dan misi provinsi, “Mewujudkan Kemandirian Kemajuan, Keadilan, Daya Saing dan Pemerataan Pembangunan Antardaerah, Antarkawasan, Pedesaan dan Perkotaan”.

 Bertindak sebagai narasumber kegiatan ini, Rizky Ferianto Deputi Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Eko Subowo Plt Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Selain itu, Ridwan Djamaluddin Deputi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya serta Agustomi Masik dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kesempatan inipun dimanfaatkan untuk menyerahkan anugerah Pangripta Serumpun Sebalai kepada Kabupaten Bangka, Bangka Selatan dan Kota Pangkalpinang sebagai kabupaten/kota dengan dokumen RKPD terbaik. Tak hanya itu, sebab terdapat penyerahan piagam penghargaan kepada kabupaten/kota dan kecamatan yang telah melaksanakan Program Satam Emas 2015.

Pembangunan daerah lebih berhasil jika dirancang sesuai kondisi geografis dan material setempat. Gubernur menambahkan, Bangka Belitung merupakan provinsi dengan 950 pulau dan 79,9 persen laut serta berada di alur pelayaran internasional (alki-i). Membangun daerah bercirikan kepulauan ini tidak sama dengan membangun daerah kontinental.

“Kementerian Dalam Negeri hendaknya dapat mendorong percepatan penyelesaian peraturan pemerintah tentang pembangunan bagi daerah bercirikan kepulauan. Ini bagian dari implementasi pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” jelasnya.

Gubernur juga mengajak bupati dan walikota beserta jajaran untuk mencermati secara sungguh-sungguh masalah yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya secara bersama-sama menemukan dan mengimplementasikan solusinya. Sedangkan untuk kepala SKPD di lingkungan provinsi agar tidak memikirkan kepentingan SKPD masing-masing.

“Mulailah bepikir dan bertindak untuk mencapai program prioritas yang diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan daerah. Intensif koordinasi bersifat vertikal, pemerintah kabupaten/kota serta sesama SKPD lain. Agar terjadi sinergi lebih baik, karena koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi merupakan kunci mewujudkan keberhasilan pembangunan," ungkap Gubernur.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Surianto
Fotografer: 
Surianto
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra