KORPRI Layani Bantuan Hukum PNS dan Warga Kurang Mampu

PANGKALPINANG – Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat menjadi advokat dalam memberikan pelayanan bantuan hukum melalui Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) kepada orang atau kelompok orang yang tergolong kurang mampu berdasarkan pemahaman hukum.

PNS dimaksud lebih dulu menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pada sebuah lembaga yang telah melakukan kesepakatan kerjasama. Mereka yang telah lulus dapat berkomitmen untuk mengabdikan diri di LKBH KORPRI dalam melaksanakan magang kantor di mana PNS atau anggota KORPRI yang bersangkutan bekerja atau melaksanakan tugas kedinasan dan kepemerintahannya sehari-hari.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Rustam Effendi menyatakan esensi reformasi birokrasi bagi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) bertujuan memberikan pelayanan terbaik, selain kepada sesama anggotanya juga kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk dalam pelayanan bantuan hukum.

Menurut Gubernur, pelayanan bantuan hukum dapat diberikan kepada anggota KORPRI dan orang atau kelompok orang yang tergolong tidak atau kurang mampu berdasarkan pemahaman hukum.

“Anggota KORPRI dituntut lebih profesional dalam memberikan pelayanannya,” kata Gubernur melalui Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Amrullah Harun, pada acara Penutupan Lokakarya Pembentukan dan Pendirian Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di salah satu hotel di Pangkalan Baru, Bangka Tengah, belum lama ini.

Dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, dikatakan Gubernur, terlebih dahulu PNS atau anggota KORPRI yang terkait masalah hukum dapat mengajukan permohonan bantuan hukumnya kepada LKBH dengan mengisi formulir disertai kelengkapan dokumen yang diperlukan. Pelayanan bantuan hukum itu diberikan secara cuma-cuma.

Gubernur juga mengingatkan agar PNS atau anggota KORPRI diberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pembelaan dan perlindungan ketika berhadapan dengan proses hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar proses pengadilan.

Pada lokakarya yang diprakarsai Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terjadi diskusi panjang antara DPP KORPRI Babel dengan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Pangkalpinang. Tiga produk hukum yang dihasilkan dalam lokakarya adalah nota kesepahaman (MoU), Surat Keputusan(SK) Pembentukan LKBH KORPRI Babel, serta draft Peraturan tentang Penunjuk Teknis (Juknis) LKBH KORPRI Babel. Rencananya, ketiga produk hukum tersebut masih harus dikoreksi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk disempurnakan. (mms)

Sumber: 
Humas Prov. Kep. Babel
Penulis: 
Mislam Saripudin
Fotografer: 
Mislam Saripudin
Editor: 
Ismail