LPSE Harus Bekerja Sesuai Aturan Hukum

Belitung – Aparatur pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) harus menguasai aturan hukum. Sehingga melaksanakan tugas menjadi nyaman, aman dan selamat. Tak hanya itu, sebab diperlukan sikap tegas untuk menghadapi pihak internal yang dapat menggangu kinerja.

Demikian disampaikan Syahrudin Sekda Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat Rapat Koordinasi LPSE  se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015, di ruang Membalong 2, Hotel Bahamas, Kabupten Belitung, Rabu (6/5/2015).

LPSE berperan memfasilitasi dan menjaga sistem pengadaaan sesuai hukum. Ia menambahkan, sehingga transparan, publik juga dapat terlibat secara aktif melakukan monitoring dan mengawasi proses pengadaan. Tindakan preventif dapat dilakukan jika suatu pengadaaan terindikasi menyimpang.

Sebagaimana diketahui, sudah dua kali LPSE menggelar rakor tingkat provinsi. Tahun lalu, rakor ini dilaksanakan di Hotel Novilla Boutique Resort, Sungailiat Kabupaten Bangka. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya menggalang sinergi antara pengelola LPSE, dalam rangka meningkatkan pelayanan guna mendukung percepatan pengadaaan barang jasa pemerintah.

Dijadwalkan rakor berlangsung tiga hari, terhitung tanggal 6 hingga 8 Mei 2015. Kegiatan ini menjadi ajang bagi peserta untuk saling bertukar informasi. Sebab sesuai tujuan untuk menjalin sinergi antar pengelola LPSE se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan meningkatkan kapasitas serta kualitas SDM LPSE.

Sebanyak 55 peserta mengikuti kegiatan yang digagas Biro Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut. Peserta merupakan pengelola LPSE se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari unsur ketua, admin, verifikator, helpdesk dan trainer masing-masing LPSE.

Terdapat delapan LPSE hadir dalam kegiatan ini, di antaranya LPSE Polda Bangka Belitung, LPSE Kota Pangkalpinang, LPSE Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung dan LPSE Kabupaten Belitung Timur.

Adapun tema diusung rakor “Meningkatkan Pelayanan LPSE Guna Mendukung Percepatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. Pasalnya LPSE memiliki peran penting mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Posisi LPSE sebagai pasar mempunyai peran memfasilitasi dan menjaga sistem pengadaan berjalan sesuai hukum. Menurut Sekda, momen seperti ini hendaknya dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun, sehingga LPSE di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi lebih baik.

“Antar LPSE harus bisa saling bertukar informasi,” tegasnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Evani
Fotografer: 
Nona Dian Pratiwi
Editor: 
Huzari