LSF Lindungi Pengaruh Negatif Dunia Perfilman

Pangkalpinang- Saat ini dunia perfilman indonesia mengalami berbagai tantangan dan masalah antara lain yaitu masih terbatasnya produksi pembuatan film bertema pendidikan, pembangunan karakter bangsa, muatan budaya dan tatanan lokal.

Najamuddin Asisten III gubernur bidang  administrasi umum, mengungkapkan, minimnya minat dan apreasiasi masyarakat terhadap film bertema pendidikan, tatanan lokal, dan muatan budaya, maka dunia perfilman perlu lebih diperhatikan , karena dunia perfilman mempunyai tujuan mulia bagi  bangsa antara lain mewujudkan kecerdasan bangsa dan menjaga persatuan bangsa serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Film adalah karya seni budaya yang dibuat menjadi sebuah karya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat sesuai dengan kaidah senografi dan atau seni suara yang dapat dipertunjukkan, jelasnya saat membuka acara Forum sosialisasi dan penyerapan Pemerintah serta masyarakat Bangka Belitung seputar Pembentukan Perwakilan LSF di bangka Belitung, kamis (26/6/2014) di Ruang Pertemuan Hotel Puncak Pangkalpinang.

Acara yang diadakan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Setelah film diproduksi oleh produsen film, Sebelum film ditayangkan maka perlunya dilakukan penyensoran film" tegasnya.

Babel menyambut baik dan mendukung pembentukan LSF di bangka belitung, yang bertujuan guna dalam memberikan perlindungan terhadap pengaruh negatif dari film dan iklan yang ada, jelasnya.

Laporan ketua pelaksana acara, Rae Rita Supit, anggota LSF RI menjelaskan, tujuan acara  pembentukan LSF yaitu untuk menyerap aspirasi dan apresiasi pemerintah daerah untuk mengajak masyarakat babel maupun kpid babel, mengajak merangkul dalam pembentukan LSF, Pembentukan LSF sesuai dengan amanat perfilman undang undang no 33 thn 2009


"Sesuai dengan uu penyiaran maka setiap dunia perfilman wajib di sensor oleh lembaga yang berwenang"tegasnya.

"Sudah waktunya lah Babel harus bangkit dalam dunia perfilman", tegasnya.

Djamalul Abidin Ass, Ketua komisi B LSF bidang evaluasi dan sosialisasi menjelaskan,  terdapat tiga kriteria dalam  pembentukan LSF yaitu pertama, stategi kewilayahan yang mencakup potensi penduduk, potensi keberagaman, potensi ekonomi sosial dan kerawanan perbatasan, kedua, keberadaan media yang mencakup PH, Bioskop, Tv dan Perdaran cakram optik. Sedangkan yang ketiga yaitu respon pemerintah daerah.

Aspek hukum LSF RI yaitu uu Perfilman no 33 tahun 2009, uu Penyiaran no 32 tahun 2002, PP no 18 tahun 2014,ungkapnya saat bertindak menjadi narasumber.

Ditambahkannya, kewajiban tugas dan wewenang pemertintah daerah antara lain melaksanakan kebijakan dan rencana perfilman nasional, menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta rencana perfilman daerah, menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga berkewajiban memfasilitasi pengembangan kemajuan perfilman, bantuan pembiayaan apresiasi dan pengarsipan film, fasilitasi pembuatan film utuk ketersediaan film indonesia, fasilitasi pembuatan film dokumentasi tentang warisan budaya daerah.

Perwakilan LSF adalah perpanjangan tangan LSF pusat di daerah, menurutnya, tenaga sensor diangkat berdasarkan usulan pemerintah Provinsi ke kementerian melalui LSF untuk menjadi tenaga sensor, kemudian diangkat dan ditetapkan oleh menteri.

Syarat untuk menjadi tenaga sensor yaitu antara lain  harus memahami budaya daerah dan kearifan lokal, mampu menilai isi film, memiliki kompetensi dibidang penyensoran dan paham asas, tujuan dan fungsi perfilman, setia pancasila dan uud 1945, warga negara indonesia,jelasnya.(adit/rizky)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Adi Tri Saputra
Fotografer: 
Rizky
Editor: 
Rizky