Marini : Tingkatkan Sarana Pelayanan Publik

Pangkalan Baru - Berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan Pemprov Bangka Belitung untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan baik, bersih dan berwibawa. Hasil penilaian Indonesia Governnance Indeks (IGI) 2012 untuk Bangka Belitung masih pada rentang nilai cukup.

"Hasil penilaian terhadap semua arena, yaitu pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, indeks tata kelola pemerintahan di Babel berdasarkan prinsip tata kelola 5,95. Jika diukur skala IGI berkisar dari 1 – 10, tata kelola di provinsi ini pada nilai cukup," ucap Peneliti IGI 2012 untuk Babel, Marini Purnomo pada soft launching hasil indeks tata kelola pemerintahan provinsi IGI di Hotel Novotel, Pangkalan Baru, Kamis (23/5).

Menurut Marini, secara nasional, indek tata kelola Babel di atas indeks rata-rata nasional 5,67. Jika diurutkan pemeringkatan keseluruhan provinsi, Bangka Belitung berada pada  peringkat ke 11 dari 33 provinsi. Sedang jika disandingkan dengan provinsi region sumatera lainnya, indeksnya hanya terpaut 0,05 dari provinsi lampung yang berada pada peringkat 4 regional sumatera. Namun, Bangka Belitung cukup berbangga, sebagai provinsi pemakaran, indeks tatakelola pemerintahan nya berada diurutan teratas.

"Nilai ini merupakan hasil penilaian terhadap kualitas enam prinsip tata kelola pemerintahan (partisipasi, keadilan, akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi). Yang mempengaruhi naiknya nilai Bangka Belitung karena tingkat keadilan, akuntabilitas, dan efisiensi cukup baik di arena birokrasi," ujarnya seraya menyebut arena birokrasi adalah jajaran perangkat pemerintahan (SKPD).

Namun, arena birokrasi juga memberikan pengaruh nilai yang kurang baik terutama pada tingkat partisipasi dan tingkat efektivitas. Tingkat partisipasi menurun disebabkan belum tersedianya saluran-saluran yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Terutama urusan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Saluran komunikasi yang ada bersifat insidental di sela kunjungan kerja atau momen tertentu lainnya.

Meski begitu terdapat beberpara prinsip menonjol pada posisi skala baik dan cukup baik di atas rata-rata nasional. Seperti prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi dan efisiensi pada arena birokrasi dan semua prinsip pada arena pemerintah. Pada prinsip efisiensi pada arena birokrasi, rasio anggaran untuk belanja aparatur terhadap total belanja publik memberikan skor terbesar dengan skor 8,40 dan diikuti oleh pelayanan untuk pengurusan investasi dengan skor 7,00.

Lebih jauh, Marini menjelaskan bahwa pada indikator penilaian aspek transparansi, seiring diterapkannya upaya mendukung keterbukaan informasi publik, pemerintah dan birokrasi harus mampu menyediakan kemudahan akses informasi publik melalui melalui media website pemerintah. Pemerintah dianjurkan untuk lebih terbuka dalam menyediakan dokumen-dokumen publik seperti APBD, Perda, Pergub, RKA/DPA, dan lain-lain yang wajib disediakan oleh SKPD dan telah yang dijamin sesuai dengan Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Oleh sebab itu perlu upaya perbaikan dalam pelayanan publik, terutama prinsip partisipasi dan efektivitas untuk arena birokrasi. Yang perlu ditingkatkan adalah penyediaan sarana partisipasi publik dan kemudahan akses informasi yang dikelola secara profesional agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik," katanya.

Penelitian IGI ini menggunakan metode wawancara berstruktur, diskusi kelompok, dan pengumpulan data objektif bersumber dari dokemen pemerintah dalam rentang waktu 3 bulan. Wawancara berstruktur dan FGD melibatkan 35 responden yang dipilih mewakili berbagai kelompok arena. (an/adits)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Surianto | Adit Tri Saputra
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Surianto