Masyarakat Harus Paham Hukum

Pangkalpinang – Maraknya aksi kejahatan menjadi catatan penting agar masyarakat memahami aturan hukum. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi persoalan hukum kepada masyarakat secara langsung. 

Hal ini diungkapkan M Dalimunthe salah satu staf Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saat acara Bimbingan Teknis Tenaga Penyuluhan Hukum di Hotel Aksi Pangkalpinang, Rabu (27/3/2013). Kegiatan yang dijadwalkan selama tiga hari terhitung tanggal 26 hingga 28 Maret tersebut diikuti sebanyak 50 orang.

“Kesadaran akan perlunya pembinaan budaya hukum dikarenakan berkembangnya pemikiran bahwa hukum baru akan mulai efektif apabila masyarakat telah mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan hukum secara konsisten,” ungkapnya.

Selanjutnya Dalimunthe menjelaskan, tahun 2011 ada sekitar 25 desa dan kelurahan di wilayah Bangka Belitung yang telah diakui Menteri Hukum dan HAM sebagai desa sadar hukum yaitu 21 desa dan 4 kelurahan. Sedikitnya terdapat lima kriteria untuk menentukan desa sadar.

“Pertama, ketaatan masyarakat untuk membayar pajak sebesar 97 persen. Kedua,  tingkat kriminalitas serendah mungkin. Ketiga, tingkat peredaran narkoba tidak ada. Keempat, tingkat perkawinan di bawah umur jangan sampai ada. Kelima, ketentuan yang ditentukan dari Pemda seperti, tidak adanya pungutan liar, tidak ada perkelahian antar kelompok atau warga,” jelasnya.

Mengacu Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, tujuan utama dari kegiatan penyuluhan hukum ini agar masyarakat mengetahui hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan.

Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung H Nardiyono Wibowo, SH. M.Hum menjelaskan, adapun visi dan misi kegiatan penyuluhan hukum ini, agar dilaksanakannya aturan-aturan hukum tanpa menyebabkan perasaan takut akan sanksi hukum, melainkan patuhnya masyarakat pada aturan hukum dikarenakan adanya kesadaran dan penghargaan terhadap hukum.

Penyuluh berperan dalam memilih objek dan materi hukum yang akan disampaikan serta teknik penyuluhan yang akan digunakan.  Lebih jauh ia menjelaskan, penyuluh juga harus dapat meyakinkan masyarakat, bahwa mengetahui dan paham hukum banyak hal positif atau keuntungan yang diperoleh.

Contohnya, kata Nardiyono, mendapatkan peluang untuk kemudahan yang dilindungi hukum. Tidak mudah dikenai akibat hukum berupa sanksi atau penderitaan dan tidak mudah dijadikan sasaran ekploitasi oleh advokad yang menjual hukum untuk memenuhi kehidupan.

Saat mengisi materi pada kegiatan tersebut, Marwan, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, di tahun 2009-2013, penyuluhan hukum telah membuat suatu grand design yang disusun Kementrian Hukum dan HAM dengan menyesuaikan pada perkembangan dinamika masyarakat serta kemajuan teknologi informasi. Pelaksanaan hukum untuk ke depannya akan lebih banyak menggunakan inovasi baru serta peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih modern melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya seperti multimedia termasuk juga dalam teknik dan metode penyuluhan hukum.

“Contohnya, kebutuhan pokok setiap individu membaca koran di pagi hari. Terkadang hal pertama yang kita lakukan di pagi hari adalah membaca koran dibandingan dengan aktivitas lain. Selain itu informasi yang diterima harus lugas,tegas dan terpercaya,” tegas Marwan. (ami/nn)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Evani