Matinya Etika Pers

Pengertian Pers Secara Umum ialah media massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik didalam bentuk tulisan, suara, dan juga gambar serta data dan grafik. Istilah “pers” berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris berarti press. Secara harfiah pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (printed publication). Dalam perkembangannya pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit.

Dalam pengertian luas, pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan/ menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan produk-produk penerbitan yang melewati proses percetakan, seperti surat kabar harian, majalah mingguan, majalah tengah bulanan dan sebagainya yang dikenal sebagai media cetak.

Pers adalah kegiatan yang berhubungan dengan media dan masyarakat luas. Kegiatan tersebut mengacu pada kegiatan jurnalistik yang sifatnya mencari, menggali, mengumpulkan, mengolah materi, dan menerbitkannya berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya dan valid. Bagaimana Etika Pers itu sendiri? Sebelum itu, mari kita mengetahui apa arti Etika?

Seperti yang kita ketahui kata ”etika” berasal dari Bahasa Yunani Kuno yaitu ethos, yang dalam bentuk jamak berubah menjadi etha, yang berarti adat istiadat. Arti inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya studi mengenai etika yang diawali oleh Aristoteles (384-322 SM). Sehingga jika kita mengartikan etika hanya dari sisi etimologis, maka definisi yang mencuat atas kata ”etika” adalah ilmu tentang adat kebiasaan.

Saat berbicara “Etika” Pers, tentu berkaitan langsung dengan Kode Etik Jurnalistik yang harus dipegang oleh semua jurnalis agar dapat bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

  1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
  2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
  3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
  4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
  5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
  6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
  7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.
  8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
  9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
  10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
  11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Lantas, bagaimana persoalan etika dalam praktek pers di Indonesia? Di Indonesia sebenarnya tidak kurang adanya etika dan regulasi yang mengatur ranah pers, seperti Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) seperti djelaskan sebelumnya diatas, Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP-SPS).

Lembaga-lembaga yang mengawasi penegakan etika dan hukum pers secara prosedural dan fungsional juga telah ada, seperti diperlihatkan dengan keberadaan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia. Namun, keberadaan etika, regulasi dan institusi tersebut tidak serta merta menyelesaikan persoalan etika dalam pers Indonesia.

Saat ini, banyak sekali terjadi penyebaran pemberitaan bohong yang tidak jelas kebenarannya. Selain itu, pers saat ini tidak sedikit menjadi kepentingan politik. Elit politik memanfaatkan media massa sebagai arena pertarungan bagi kepentingan berbagai kelompok sosial politik yang ada dalam masyarakat demokratis.

Media massa saat ini telah menjelma sebagai industri yang menjual produk berupa informasi untuk dikonsumsi masyarakat demi memperoleh profit bagi pemiliknya. Bahkan, tidak tanggung-tanggung para elit politik saat ini mampu menguasai media massa secara keseluruhan, dengan menjadi pemilik perusahaan media massa itu sendiri.

Sekarang ini, fenomena pemanfaatan media massa sebagai alat politik bagi pertarungan kepentingan elit tertentu telah menjadi gelaja umum yang terus menjalar tidak hanya di ranah nasional tetapi juga didaerah. Berbagai ajang pencitraan yang berlebihan, tendensi sikap yang diskriminatif terhadap golongan tertentu, serta berbagai upaya pemelintiran substansi pemberitaan pun kerap terjadi.

Sebagai konsumen informasi, kita harus menegakkan hati nurani. Kita harus memilah mana pemberitaan yang benar dan salah. Jangan sampai kita terjerumus pada isu yang sengaja dibuat oleh para kepentingan politik.

Sebagai jurnalis, seharusnya juga selalu mengedepankan kode etik jusnalistik. Namun persoalan etika dalam pers tidak hanya bisa ditimpakan pada kode etik yang dibuat asosiasi profesi, regulasi yang dibuat negara serta institusi yang memiliki wewenang, namun juga harus kembali pada individu masing-masing dalam menegakkan etika.

Penulis: 
Suci Lestari
Sumber: 
Suci Lestari Pranata Humas Diskominfo Prov Babel

Artikel

29/06/2020 | Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
23/06/2020 | Diskominfo
11/05/2020 | Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11/05/2020 | Dinas Kehutanan
04/05/2020 | Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

ArtikelPer Kategori