Media Massa Instrumen Keterbukaan Informasi Publik

Bangka – Komisi Informasi (KI) pusat menilai media massa menjadi salah satu instrumen keterbukaan publik. Pasalnya sehari-hari berinteraksi langsung dengan masyarakat dan badan publik. Media massa pun mengetahui sejauhmana perkembangan keterbukaan informasi. Kekuatan ini menjadikan media massa sebagai aktor potensial untuk memberi dorongan perubahan sosial menuju masyarakat informatif.

Henny S Widyaningsih Anggota KI Pusat mengatakan, pelaksanaan keterbukaan informasi harus mendapatkan dukungan dan bantuan dari lembaga atau aktor-aktor lainnya, sebab tidak mungkin hanya mengandalkan sumber daya internal saja. Salah satu aktor penting dalam hal ini media massa, karena ikut mensosialisasikan sekaligus mengetahui perkembangan keterbukaan informasi.

“Komisi Informasi Pusat perlu dukungan dari rekan-rekan jurnalis yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan masyarakat dan badan publik,” tegasnya saat Diskusi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Media Gathering di Hotel Tanjung Pesona, Sungailiat, Kamis (8/9/2016).

Sebanyak 50 peserta mengikuti kegiatan yang mengusung tema “ Relasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Pers Dalam Kemudahan Memperoleh Informasi” tersebut. Dijadwalkan kegiatan ini berlangsung selama tiga hari terhitung tanggal 08 hingga 10 September 2016. Sebelumnya, di Pangkalpinang Komisi Informasi Pusat mengelar pelatihan Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI).

“Acara ini memang diperuntukkan bagi jurnalis dan organisasi masyarakat sipil. Komisi Informasi Pusat berharap dapat membangun lembaga mandiri, kuat dan profesional. Melalui kegiatan ini masyarakat dapat memahami peran dan fungsi Komisi Informasi,” jelas Henny.

Pernyataan senada disampaikan Rumadi Ahmad yang juga merupakan anggota KI Pusat. Menurutnya, media massa merupakan instrumen yang tidak asing lagi di tengah masyarakat. Setiap saat, umat manusia tidak bisa lepas dari interaksi dengan media massa. Keberadaan media dapat dengan mudah mempengaruhi pikiran dan tingkah laku manusia.

“Kekuatan ini menjadikan media massa sebagai aktor yang sangat potensial untuk memberikan dorongan terhadap perubahan sosial menuju masyarakat yang informatif,” jelasnya.

Memperkuat PPID

Sementara Noviar Ishak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengharapkan agar Komisi Informasi dapat membangun badan publik yang transparan terhadap informasi. Ke depan pemerintah provinsi akan lebih memperkuat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap SKPD.

“Kami berterima kasih karena Bangka Belitung telah dipercaya Komisi Informasi Pusat untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini,” ujarnya. 

Sumber: 
Diskominfo Babel
Penulis: 
Ahmad Fauzan
Fotografer: 
Mirzha
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra