Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Perikanan Tangkap

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis dikelilingi lautan. Luas laut yang mengelilinginya kurang lebih 65,301.00 km2 atau 79.90 persen dari total luas wilayah mencapai 81,725.14 km2. Sumber daya perikanan tangkap di provinsi ini masuk di dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 dan potensinya sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor : 45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia mencapai 1,059.0 ton/tahun. Hal ini menyebabkan sektor perikanan didominasi oleh perikanan laut yang diperoleh melalui aktivitas penangkapan dan mempunyai peluang memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Bumi Serumpun Sebalai. Selain perikanan tangkap, provinisi ini juga memiliki potensi yang cukup luas untuk perikanan budidaya sejumlah 104,863 Ha. Namun hingga saat ini pemanfaatannya belum menjadi sumber penghasilan utama bagi para pembudidaya dikarenakan faktor masih kurangnya ketersediaan benih. 
 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbentuk pada tahun 2000, mulai melangkah dengan menempatkan sektor perikanan sebagai sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian daerah. Sejalan dengan hal tersebut, provinsi ini memiliki peluang besar untuk melakukan transformasi dan penguatan struktur ekonomi melalui sektor perikanan tangkap. Selama ini kita ketahui bahwa aktivitas ekonomi bertumpu pada sektor pertambangan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pelaksanaan pembangunan diharapkan mengoptimalkan potensi yang dimilliki daerah. Pembangunan yang dilakukan harus dapat menggali seluruh potensi yang ada pada masing-masing daerah untuk diolah sehingga bermanfaat secara riil. Potensi tersebut terdiri dari sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan sebagainya yang harus diupayakan dan diberdayakan secara optimal. Potensi lokal sebagai bagian dari identitas kekayaan daerah menjadi kata kunci dalam pengembangan ekonomi lokal. 
 
Produksi perikanan tangkap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 5,75 persen. Pada tahun 2017 produksi perikanan tangkap sebesar 208.019,70 ton dibandingkan tahun 2016 lalu sebesar 196.704,00 ton. Ketika terjadi peningkatan produksi perikanan tangkap, diharapkan dapat diolah dalam berbagai jenis produk olahan sehingga mempunyai nilai tambah. Dapat dijadikan sebagai mata pencaharian alternatif selama nelayan tidak melaut dikarenakan cuaca ekstrim atau masa paceklik ikan. Namun harapan tersebut belum sesuai dengan yang diinginkan. Besarnya ekspektasi pertumbuhan sektor perikanan dihadapkan pada tantangan untuk dapat menstimulasi terciptanya bentuk-bentuk kreativitas yang memiliki nilai lebih tinggi dan mempunyai nilai daya saing bagi daerah.
 
Pengembangan ekonomi lokal masih menghadapi beberapa permasalahan yang menyebabkan pengembangan sektor perikanan tangkap belum optimal. Pertama, masih maraknya kegiatan penangkapan ikan secara liar (ilegal fishing) oleh kapal-kapal asing Vietnam dan Thailand dengan alat tangkap yang dilarang seperti jaring trawl dan bom. Mayoritas nelayan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah nelayan kecil dengan kepemilikan kapal < 10 GT (Gross Tonage). Kapal yang digunakan masih menggunakan bahan dari kayu (tradisional). Kedua, keterbatasan modal dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan atau pengolah ikan dalam pengembangan usaha dan pemasaran produk olahan. Ketiga, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaannya sehingga mempengaruhi produktifitas dan daya saing. Menurut National University Of Singapore tahun 2018, daya saing daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada peringkat ke- 27 dari 34 provinsi di Indonesia. Artinya daya saing daerah kita masih rendah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah, bagaimana cara agar provinsi ini mampu bersaing dengan daerah lainnya melalui potensi lokal yang dimiliki ?
 
Salah satu upaya untuk menjawab permasalahan tersebut bisa digunakan pendekatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan akademisi dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui sektor perikanan tangkap. Pendekatan ini pertama kali dikenalkan oleh World Bank. Program-program pembangunan yang mengarah kepada pengembangan ekonomi lokal sudah ada, namun belum efektif. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan dengan pembagian peran yang jelas dan proporsional ini harus optimal. Tidaklah mudah untuk melibatkan seluruh stakeholders untuk aktif dalam kegiatan pembangunan. Namun ketika semua unsur-unsur tersebut bersinergi, maka akan terciptanya keterpaduan seluruh rangkaian dalam pengembangan ekonomi lokal melalui sektor perikanan tangkap.
 
Setidaknya pengembangan ekonomi lokal dibangun berdasarkan beberapa tahapan. Kebijakan dan regulasi sebagai tahap mendasar dan paling penting dari proses perencanaan. Pada tahap pelaksanaan diperlukan adanya pendanaan, infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan kelembagaan. Dari sisi hulu harus mampu mengakomodasi dan menginspirasi bagi munculnya rasa kreativitas dari masyarakat sebagai subjek pembangunan. Selama ini di masyarakat kita telah membudaya pola pikir “dak kawa nyusah” yang berarti tidak mau susah. Pola pikir seperti ini perlu diubah karena akan menjadi hambatan dalam proses pembangunan di daerah. Kemudian sisi hilir, harus dapat mengintegrasikan proses kreasi produksi distribusi dan pemasaran potensi sektor perikanan tangkap oleh pemerintah, swasta, dan akademisi. Pemerintah dan masyarakat harus menyadari bahwa pengembangan ekonomi lokal bukan proyek dari pemerintah namun dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Pemerintah hanya memfasilitasi saja. Dengan demikian dapat membentuk iklim ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang komprehensif, kondusif, partisipatif dan inklusif.
 
Saat ini pengembangan ekonomi lokal selaras dengan semangat dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan iklusif. Bagi daerah pengembangan ekonomi lokal sangat krusial karena bisa mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2018 ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh sebesar 4,45 persen masih dibawah ekonomi nasional yang mencapai 5,17 persen. Asumsinya jika pergerakan ekonomi lokal terus berkembang bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional untuk terus tumbuh dan bergerak dalam menghadapi tantangan global. Pengembangan ekonomi daerah juga penting karena perputaran kegiatan ekonomi daerah akan memperluas kesempatan kerja dan sekaligus memerlukan tambahan tenaga kerja dengan melibatkan investor lokal dan dari luar daerah untuk melakukan investasi.
 
Aktivitas ekonomi yang mampu menciptakan kesempatan kerja, nilai tambah, dan pendapatan bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas yang mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Untuk itu, kita perlu cermati dan rumuskan bersama agar dapat menjadi pedoman yang aplikatif bagi seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Apa pun bentuk program pembangunan, kunci keberhasilan tidak lain adalah adanya keseriusan berupa komitmen bersama yang kuat. Hilangkan cara berpikir bahwa kita hanya sebagai objek pembangunan, tetapi kita adalah subjek pembangunan. Pengembangan ekonomi lokal merupakan milik dan kebutuhan bagi daerah. Diharapkan pengembangan ekonomi lokal melalui sektor perikanan tangkap tidak menjadi sebuah alternatif sesaat pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tetapi dapat menjadi jembatan menuju pembangunan daerah yang berkelanjutan dan terciptanya sebuah region branding. Tetap semangat dalam memajukan pembangunan di Bumi Serumpun Sebalai. 
 
 
Penulis: 
Novita Frahesti Ade Wijaya
Sumber: 
Perencana Bappeda Provinsi Kep. Babel

Artikel

20/08/2019 | Novita Frahesti Ade Wijaya/Perencana Bappeda Babel
11/07/2019 | Perencana Bappeda Provinsi Kep. Babel
31/05/2019 | Perencana Bappeda Provinsi Kep. Babel
30/04/2019 | Pranata Humas Muda pada Satpol PP Prov. Kep. Bangka Belitung
04/05/2016 | Muhammad Irwan Effendi, ST, Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama

ArtikelPer Kategori