Musrenbangnas Perbaiki Sistem Perhitungan dan Pengkajian

Jakarta – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2016 akan memperbaiki sistem perhitungan dan pengkajian menggunakan mekanisme lebih baik. Musrenbangnas kali ini berupaya membahas secara mendalam setiap prioritas pembangunan dengan melibatkan kementerian/lembaga dan Bappeda provinsi se Indonesia.

Sofyan Djalil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Bappenas RI menegaskan, Musrenbangnas tahun ini bersifat trilateral meeting, dimana antara kementerian/lembaga bertemu dengan daerah untuk berkoordinasi. Bappenas mempunyai wewenang sebagai system integrated untuk program-program non operasional. Selain itu, Bappenas juga bertindak sebagai central yang mengkoordinasikan antara kementerian/lembaga dan antara pusat dengan daerah.

"Selama ini yang diundang banyak sekali. Jadi mekanismenya kami ganti, tapi substansinya lebih baik. Musrenbangnas tahun ini go to substance, pergi dan bicara substansi," demikian diungkapkan saat membuka Musrenbangbas Tahun 2016, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu ( 20/4/2016).

Musrenbangnas tahun ini bertujuan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017. Sedangkan tema yang diusung yakni, “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan antar Wilayah.

Kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk memberikan Anugerah Pangripta Nusantara (APN) tingkat provinsi dan kabupaten/kota tahun 2016 serta penghargaan Millenium Development Goals (MDGs) tingkat provinsi tahun 2016. Usai dibuka, dijadwalkan Musrenbangnas berlangsung mulai Kamis 21 April hingga tanggal 4 Mei.

Terdapat beberapa agenda akan dibahas dalam kegiatan tersebut. Setiap pembahasan program prioritas pembangunan dilakukan secara mendalam dengan melibatkan kementerian/lembaga dan Bappeda provinsi se Indonesia. Tepat tanggal 11 Mei 2016, dilanjutkan penandatanganan dokumen RKP 2017 oleh Presiden Jokowi di istana.

“Program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat mencapai sasaran, saling mendukung, saling sinkron dan sedikit distorsi. Satu masalah dikeroyok berbagai sektor dan dibiayai melalui kementerian/lembaga, APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), dana desa atau dari sumber lainnya,” tegasnya. 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Fajrina Andini
Fotografer: 
Suci Lestari
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra