Nelayan Terlindungi Asuransi Jiwa

Muntok – Kini nelayan mendapatkan perlindungan asuransi jiwa. Tak hanya itu, sebab masyarakat yang kebanyakan berdomisili di daerah pesisir ini juga mendapatkan kartu nelayan dan bantuan pembuatan sertifikat hak atas tanah secara gratis. Rencananya, Oktober nanti Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota maupun provinsi mulai melakukan pendataan.

Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, nelayan dapat tenang melaut meninggalkan keluarga setelah mendapatkan perlindungan asuransi jiwa. Ini upaya pemerintah melindungi nelayan dan telah diamanatkan Permen Kelautan dan Perikanan RI No 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Risiko Kepala Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Selain itu, Permen Kelautan dan Perikanan RI No 16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Kenelayanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun Anggaran 2016 No: 175/KPA.5/PI.530/VII/2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan juga mengamanatkan hal serupa.

“Petugas dapat mendata dengan baik dan teliti agar tepat sasaran. Sehingga manfaat program ini langsung bisa dirasakan masyarakat. Pemerintah provinsi mulai melakukan penganggaran program ini di tahun 2017,” kata Gubernur saat membuka Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pantai Batu Rakit, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Selasa (27/9/2016).

Hal senada disampaikan Hardi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia memaparkan, sejak tahun 2011 sampai 2016 sudah tercapai target pembuatan sertifikat hak atas tanah nelayan pembudidaya. Setidaknya telah diterbitkan sebanyak 200 lembar sertifikat. Sedangkan pendataan pembuatan sertifikat di tahun 2016 akan diberikan secara gratis pada Januari 2017.

Tahun ini, sudah 20.500 jiwa nelayan di Bangka Belitung terlindungi asuransi. Sementara untuk kartu nelayan tercetak dari tahun 2011 sampai 2016 terdapat 20.412 lembar. Hardi menjelaskan, khusus untuk tahun 2016 sudah tercetak 3.992 kartu se Bangka Belitung. Sedangkan pemberian sertifkat hak atas tanah nelayan sebanyak 50.000 lembar dilaksanakan selama lima tahun.

Lebih jauh Hardi mengatakan, setiap tahun diterbitkan 7150 lembar sertifikat se Bangka Belitung. Untuk kabupaten, kota diterbitkan sertifikat hak atas tanah nelayan sebanyak 1020 lembar. Dibutuhkan dana sekitar Rp30 miliar untuk program pembuatan seluruh sertifikat hak atas tanah nelayan. Setiap tahun membutuhkan dana Rp6 miliar.

“Fungsi kartu nelayan sangat penting, terutama bagi nelayan yaitu sebagai identitas nelayan. Kartu ini juga sebagai basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program kementerian,” jelasnya.

Sumber: 
Diskominfo Babel
Penulis: 
Evani
Fotografer: 
Suci Lestari
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra