Noviar: Humas Bisa Mencairkan Kristal Opini

Pangkalan Baru – Jadikan pegawai pranata humas sebagai pelayan informasi terdepan bagi organisasi.  Hendaknya kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mempekerjakan humas sesuai tupoksi, Namun untuk memberdayakan humas harus didukung pengganggaran.

“Peran humas tidak hanya melakukan pencitraan, sebab humas juga bisa mencairkan kristal opini yang berkembang di masyarakat,” kata Noviar Ishak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat membuka secara resmi Workshop Humas Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Ballroom, Hotel Soll Marina, Pangkalan baru, Selasa (26 /4/2016).

Kegiatan workshop humas kali ini mengusung tema “Menguatkan Peran dan Fungsi Goverment Public Relations (GPR) dalam Proses Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. Dijadwalkan kegiatan ini berlangsung selama tiga hari terhitung tanggal 26 hingga 28 April 2016. Sebanyak 60 peserta pemangku jabatan Pranata Humas se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengikuti workshop ini.

Bertindak selaku narasumber di antaranya, Tulus Subardjono Direktur Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI, Yan Megawandi Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Noviar Ishak Kepala Dinas Kominfo, Susan Haryati Protokol Gubernur. Selain itu, Tharmin Kepala BKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Lena Satlina Lektor Kepala UNY dan Huzari Redaktur Babelprov.go.id.

Pencitraan yang dilakukan humas dengan menempatkan sesuatu pada posisi atau tempat sebenarnya. Ia menambahkan, terbitnya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membuat peran humas menjadi lebih berarti dalam suatu organisasi. Selain informasi yang dikecualikan, setiap masyarakat bisa mengakses semua informasi.

“Tak hanya menyediakan informasi, sebab kecepatan dalam memberi pelayanan informasi juga menjadi hal penting. Humas dapat menjadi ujung tombak untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut,” tegasnya.

Sebagai lembaga yang membina jabatan pranata humas, Dinas Komunikasi dan Informatika akan selalu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah. Ia mencontohkan, terutama dalam pelaksanaan diklat wajib bagi pemangku jabatan pranata humas. Sehingga tidak menghambat promosi kenaikan pangkat pegawai akibat tidak memiliki sertifikat kediklatan wajib.

“Terima kasih atas dukungan dan apresiasi kementerian dalam membina pegawai pemangku jabatan pranata humas di daerah,. Salah satu dukungan yang telah diberikan dengan mempercayakan penilaian angka kredit (PAK) jabatan pranata humas kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” ungkapnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Rizky Fitrajaya
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra