Noviar: KIM tidak Mengolah Informasi Gosip

Bangka Barat – Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama untuk penyerapan dan pemanfaatan informasi. Salah satu langkah yang dilakukan yakni, menggalakkan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di pedesaan/kelurahan se Bangka Belitung.

Noviar Ishak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, informasi merupakan kebutuhan sangat penting bagi masyarakat, dan ini merupakan hak masyarakat. Jadi tidak ada informasi yang ditutupi, terutama terkait dengan kepentingan publik. Namun sebagaimana diatur Undang-Undang No 14 Tahun 2008, ada informasi dikecualikan untuk diketahui secara umum. Oleh sebab itu, transparansi diperlukan guna mendukung keterbukaan informasi ini.

“KIM merupakan kelompok yang dibentuk masyarakat. Namun KIM tidak mengolah informasi gosip. Diketahui, masyarakat mempunyai kontribusi hingga 50 persen dalam menjalankan pembangunan. Jadi tanpa dukungan masyarakat, pembangunan sulit dijalankan. Sebab keterbukaan informasi berguna menciptakan masyarakat sejahtera,” jelasnya saat membuka kegiatan Sosialisasi KIM di Hotel Pasadena, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Senin (20/10/2014).

Sementara saat menyampaikan materi, ia menjelaskan, perlu dilakukan peningkatan akses informasi, sehingga ke depan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan guna peningkatkan partisipasi masyarakat dan desa secara mandiri dalam proses pembangunan. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan komunikasi dan informasi supaya dapat mengontrol jalannya kebijakan pembangunan.

“Intinya informasi publik merupakan hak masyarakat, jadi harus diberikan. Selanjutnya dalam pengelolaan informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Jon Tuahdi Saragih Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, sosialisasi ini bertujuan agar perangkat di kecamatan hingga pedesaan/kelurahan mengetahui mengenai kelompok informasi masyarakat. Dengan adanya KIM diharapkan dapat menjalin komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya.

Informasi bisa menjadi baik, namun juga bisa menjadi tidak baik bagi masyarakat. Untuk itu perlu keterampilan mengolah informasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Komunikasi yang dibentuk antara masyarakat dengan pemerintah tidak hanya top down, namun juga button up. Agar informasi dapat dikelola dengan baik, diharapkan KIM melembaga dengan adanya struktur organisasi. Di suatu desa/kelurahan dapat dibentuk beberapa KIM, seperti KIM nelayan, petani dan kelompok masyarakat lainnya.

“KIM diharapkan berperan membendung informasi dengan cara memberikan informasi sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu KIM juga harus bermitra, sehingga dapat saling menguntungkan,” ungkapnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Rizky
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Huzari