Pegawai Honorer Dilindungi BPJS

Pangkalpinang – Sebanyak 1700 lebih pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat kartu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap risiko kecelakaan, sehingga pegawai merasa nyaman menjalankan pekerjaan.

Yan Megawandi Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, ini merupakan bentuk komitmen pemerintah provinsi untuk memberikan jaminan sosial kepada pegawai. Setelah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pegawai bisa merasa nyaman dalam menjalankan pekerjaan. Komitmen ini sesuai aturan pemerintah pusat dan sejalan dengan cita-cita negara Indonesia.

"Pemerintah ingin hadir dalam kehidupan masyarakat dengan nyata, dalam konteks mensejahterakan masyarakat. Salah satunya dengan menjamin kesejahteraan masyarakat melalui BPJS Ketenagakerjaan," kata Yan saat penandatanganan MoU antara pemprov dangan BPJS Ketenagakerjaan, ruang pertemuan Pasir Padi, Kantor Gubernur, Kamis (25/8/2016).

Selain penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis, kesempatan ini juga dilakukan penyerahan bantuan subsidi perlindungan sosial tenaga kerja untuk 140 perangkat desa. Menurut Sekda, ini kehadiran negara melindungi masyarakat dalam kondisi yang tak terduga. Terdapat sekitar 192 ribu tenaga kerja aktif di Bangka Belitung.

“Sedangkan jumlah angkatan kerja sebanyak 645 ribu. Masih banyak tenaga kerja belum terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Kita harap seluruh pekerja di kabupaten/kota juga ikut terdaftar, termasuk juga pegawai swasta. Jika pegawai merasa tenang dan aman ketika bekerja, maka prestasi dan produktivitas akan bagus," ucap Yan.

Sebelumnya Achmad Hafiz Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel mengatakan, setelah mendapat kartu kepersertaan ini, pekerja atau tenaga honorer mendapat jaminan sosial. Jaminan yang didapat antara lain, jaminan kesehatan dan jaminan kematian. Ini membuktikan negara hadir memberikan jaminan sosial, dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sifatnya wajib bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Jaminan sosial juga diberikan untuk pekerja formal dan informal. Ia menambahkan, pekerja memiliki risiko ketika menjalankan tugas. Jika terjadi kecelakaan kerja, maka pekerja harus dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan menanggung biaya rumah sakit sampai pasien sembuh. Jika mengalami cacat, pekerja juga mendapatkan bantuan.

“Kalau terjadi musibah seperti meninggal dunia, ahli waris mendapat perlindungan berupa santunan sebesar Rp24 juta. Kemudian santunan berkala sebesar Rp200 ribu selama dua tahun. Jika pegawai memiliki anak masih sekolah, akan mendapatkan bantuan pendidikan sebesar Rp12 juta," tutup Hafiz.

Sumber: 
Diskominfo Babel
Penulis: 
Surianto
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra