Pejabat Harus Lihat Kondisi Rakyat

Air Anyer – Pejabat di lingkungan pemerintahan harus sering turun ke kampung. Sehingga mengetahui persoalan rakyat dan menyusun anggaran mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Selain itu sarana dan prasarana dapat ditingkatkan, pasalnya pejabat terkait telah melihat langsung kondisi di lapangan.

Demikian disampaikan Hidayat Arsani Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat acara Dialog Pemuda Nata’k Kampung dengan tema “Membangun Bangka Bermartabat melalui Pemuda yang Aspiratif, Solutif, Inovatif dan Kreatif,” di Desa Air Anyer, Minggu (26/4/2015).

“Misalnya masyarakat membutuhkan bibit ikan, sudah seharusnya bantuan yang diberikan berupa bibit ikan. Namun bagaimana ingin mengetahui kondisi masyarakat, jika pejabat tidak hadir dalam pertemuan yang digelar masyarakat,” tegasnya.

Desa Air Anyer mempunyai potensi kawasan pantai yang bagus. Wagub mengatakan, jika potensi ini dikelola dengan baik akan berdampak positif. Sehingga masyarakat tidak lagi terkonsentrasi berwisata ke Pantai Pasir Padi, sebab sudah ada Pantai Air Anyer. Apalagi kondisi lalu lintas menuju Pantai Pasir Padi saat ini sudah sering macet.

“Pemerintah daerah bisa membantu mengembangkan kawasan pantai. Tenda-tenda orang berjualan yang tidak bagus, dirobohkan lalu dibuat menjadi lebih bagus. Untuk melakukan ini semua perlu dianggarkan dananya oleh pemerintah,” papar Wagub.

Menyinggung mengenai jalan lintas timur yang melintasi Desa Air Anyer, Wagub mengungkapkan kekagumannya. Sebab di sisi jalan terdapat bentangan pantai. Namun daerah ini sulit berkembang dikarenakan masih banyak kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Ini menjadi pekerjaan pemerintah, dan seharusnya status lahan tidak lagi terkait kawasan hutan lindung maupun hutan produksi.

“Jika kawasan sudah bebas, dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan pertanian dan membangun rumah,” ujarnya menjawab pertanyaan warga.  

Sebelumnya Yulhaidir warga Desa Air Anyer mengeluhkan status lahan di Desa Air Anyer. Sebab banyak kawasan hutan lindung, dan ini menghambat pembangunan. Untuk itu diharapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat membebaskan lahan tersebut dari kawasan hutan lindung, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Mau dibawa kemana pembangunan di desa kami ini, sebab untuk melakukan pembangunan terkendala lahan,” tegasnya.

Sementara Ujang Suprianto Ketua KNPI Bangka mengatakan, sebagai organisasi pemuda KNPI Bangka selalu aspiratif dengan cara menampung semua aspirasi masyarakat. Sedangkan ketika hendak melaksanakan kegiatan, KNPI Bangka tidak lagi mengandalkan proposal. Sebab KNPI mempunyai program kemitraan dengan perusahaan di Kabupaten Bangka.

“Sejumlah perusahaan tersebut diharapkan mengeluarkan CSR untuk membantu kegiatan organisasi pemuda. Kebetulan di Kabupaten Bangka terdapat sekitar 18 perusahaan smelter yang diharapkan dapat membantu program-program menyentuh masyarakat desa,” harapnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Surianto | Huzari
Fotografer: 
Surianto
Editor: 
Huzari