Pejabat Humas Harus Punya Akun Media Sosial

Palembang – Humas pemerintah saat ini tidak hanya berkomunikasi satu arah dan menggunakan media mainstream dalam berkomunikasi, tetapi juga menggunakan media sosial. Seluruh pejabat humas pemerintah harus memiliki akun media sosial guna menjalankan tugas kehumasan.

Demikian dikatakan Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, saat membuka Forum Tematik Kehumasan di Ballroom Novotel, Palembang, Selasa (9/6/2015). Kegiatan ini mengusung tema ‘Peran Strategis Goverment Public Relations (GPR) dalam Mensosialisasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental”.

“Dunia sangat dinamis, humas pemerintah harus punya akun media sosial untuk menyampaikan pesan kepada publik dengan lebih cepat dan benar,” kata Rudiantara.

Sebanyak 400 orang menghadiri kegiatan yang digelar Kemkominfo. Sejumlah peserta merupakan anggota Bakohumas pusat dan perwakilan provinsi. Dijadwalkan kegiatan ini berlangsung selama dua hari, terhitung tanggal 9 hingga 10 Juni 2015. Bertindak sebagai narasumber di antaranya Sugihartatmo Sekretaris Kementerian PMK, Eva Kusuma Sundari Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas dan Aagn Eri Dwipayana Staf Khusus Bidang Komunikasi Politik dan Kelembagaan Mensesneg.

Menurutnya, GPR sangat penting dan strategis. Selama ini tidak ada dirigen yang menata komunikasi pemerintah dan masih terjadi sektoral egoism. Inilah yang mendegradasi kredibelitas pemerintah. GPR harus membuat agenda setting, penyiapan informasi, gating issue yang akan disebarkan kepada kementerian atau lembaga lain untuk disampaikan kepada publik.

"Berkomunikasi bisa dikatakan perang, bagaimana memenangkan mindset orang. Ini tantang kita, bagaimana Humas meningkatkan peran dan aktivitasnya dalam memenangkan perang mindset tersebut," ujar Rudiantara.

Timbulnya intoleransi akibat masih kurang pelayanan sistem birokrasi. Ia mengungkapkan, revolusi mental suatu proses bukan tujuan. Ada tiga hal akan dicapai dengan melakukan revolusi mental yaitu Indonesia ramah, mandiri, Indonesia kita. Indonesia ramah merupakan pelayanan yang perlu ditingkatkan, sehingga kepuasan warga meningkat.

“Indonesia mandiri lebih memanfaatkan produk lokal dan konsumsi lokal. Sedangkan Indonesia kita yaitu bagaimana kerukunan di antara umat dan menghilangkan ego sektoral,” ungkapnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Surianto
Fotografer: 
Surianto
Editor: 
Huzari