Pemerintah Atur Penempatan Alat Peraga Kampanye

Pangkalpinang – Jika pilkada lalu, semua alat peraga kampenye disediakan KPU. Lain hal pilkada 2017, pasalnya pasangan calon kepala daerah maupun partai politik pengusung bisa menyiapkan sejumlah alat peraga. Kendati demikian peserta pilkada harus taat terhadap aturan pemerintah ketika melakukan pemasangan alat peraga kampanye.

Andi Bataralifu Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Dirjen Otonomi Daerah menjelaskan, metode kampanye relatif sama seperti pilkada sebelumnya. Jika dulu pasangan calon tidak boleh membuat alat peraga, karena KPU membiayai kampanye seluruhnya. Namun pilkada ke depan, alat peraga bisa disiapkan peserta pilkada.

“Ketika melakukan pemasangan alat peraga harus mengikuti aturan pemerintah dengan memperhatikan estetika dan tata ruang kota. Jadi peserta tidak boleh semena-mena meletakkan alat peraga,” kata Andi saat menyampaikan materi pada Rakornis Pilkada dan Kebijakan Penyelenggaraan Pemda, di ruang pertemuan Pasir Padi, Kantor Gubernur, Rabu (24/8/2016).

Tak hanya itu. Sebab Andi juga memaparkan mengenai proses penggantian jika salah satu calon pilkada 2017 berhalangan tetap. Pasangan calon yang meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai hari pemungutan suara, partai pengusung dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara.

“Kenapa diberikan waktu 30 hari? Karena memperhitungkan persiapan pengadaan alat-alat, materi pilkada seperti mencetak ulang surat suara. Jika terjadi hanya satu pasang calon yang mengikuti pilkada, maka pemilihan tetap berlangsung,” ungkapnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara. Namun surat suara memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom berisi foto pasangan calon dan satu kolom lainnya tidak bergambar. Pasangan ini harus meraih suara lebih dari 50 persen dari suara sah. Jika kurang, pasangan calon tersebut tidak boleh ikut pilkada selanjutnya.

Menyinggung mengenai syarat dukungan parpol bagi pasangan calon, ia mengatakan, untuk parpol dan gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan. Syarat tersebut yakni, paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pileg di daerah.

Untuk menjadi pengusung, setidaknya partai harus memiliki perwakilan di DPRD. Ia mencontohkan mengenai kasus yang terjadi di Jayapura. Pernah kejadian di Jayapura ada pasangan calon diusung lima parpol. Namun tidak semua parpol itu memiliki perwakilan di DPRD. Sehingga kesulitan mencari pengganti ketika salah satu kepala daerah meninggal dunia.

Berdasarkan pengalaman itu, jelasnya, maka undang-undang pilkada dikuatkan. Pengisian kepala daerah berhalangan dilakukan parpol yang mempunyai wakil di DPRD. Jika dari lima parpol pengusung, namun hanya tiga parpol punya perwakilan di DPRD, maka tiga parpol ini berhak menyampaikan pasangan calon pengganti.

“Parpol atau gabungan parpol bisa mengajukan pasangan calon ke KPU harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Jika masih ada sengketa kepengurusan partai, harus diselesaikan dulu dalam mahkamah partai. Selanjutnya didaftarkan di Kemenkumham. Ini sebagai jalan agar tidak terjadi stagnasi proses pencalonan,” jelasnya. 

Sumber: 
Diskominfo Babel
Penulis: 
Adi Tri Saputra | Huzari
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra