Pemerintah Provinsi Kembali Membahas Status Gedung Perpustakaan, Begini Kata Wagub

Pangkalpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali melakukan pembahasan mengenai pembangunan perpustakaan dan status pendaftaran cagar budaya. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Gubernur serta Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Rapat tersebut membahas hal penting seperti pelimpahan dan penyerahan aset dari Provinsi Sumatera Selatan kepada Provinsi Kep. Bangka Belitung. “Berdasarkan pelimpahan dan penyerahan aset Provinsi Sumatera Selatan kepada Provinsi Kep. Bangka Belitung. Karena saat itu merupakan kantor eks gubernur, maka menjadi aset Provinsi Babel,” ungkap Wakil Gubernur Abdul Fatah, sesaat setelah rapat di Ruang Tanjung Pendam, Kantor Gubernur Provinsi Kep. Bangka Belitung, Rabu (15/01).

Dalam pembahasan tersebut, kedudukan mengenai permasalahan aset menjadi jelas milik Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung.
Pembahasan berikutnya adalah mengenai status gedung perpustakaan, yang mana pihak Pemerintah Kota Pangkalpinang sudah pernah mengusulkan untuk menjadikan gedung tersebut sebagai cagar budaya.

Berdasarkan keterangan Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Pangkalpinang, di bidang kebudayaan sudah ada lebih dari 82 cagar budaya yang diusulkan dan telah dimiliki Kota Pangkalpinang. Gedung perpustakaan tersebut termasuk yang sudah diusulkan, namun belum ditetapkan.

“Meskipun dari pemerintah kota, gedung yang bagian letter “U” nya diusulkan menjadi cagar budaya, tapi belum ditetapkan, maka kita (red: pemerintah provinsi) tidak akan mengganggu. Kita hanya akan memperbaiki, merehab, sehingga menjadi bagus dan menarik,” ungkap Wakil Gubernur Abdul Fatah.

Kemudian, yang tidak kalah penting adalah mengenai Detail Engineering Design (DED). DED yang baru masih terkendala dengan DED yang lama yang memiliki dana lebih besar. Untuk itu, perpustakaan nasional menginginkan DEDnya sudah siap terlebih dahulu.

“Pemerintah provinsi saat ini akan merevisi atau merevitalisasi atau mengubah DED tersebut, yang disesuaikan dengan kondisi bangunan yang ada sekarang. Anggarannya belum terbayang, tapi kita akan mencari melalui dana APBN atau APBD,” ungkap Wakil Gubernur Abdul Fatah.

Penulis : Kalimo
Foto : Saktio

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Kalimo
Fotografer: 
Tyo
Editor: 
Uki