PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG GELAR PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

Pangkalpinang – Dalam rangka upaya peningkatan peran maksimal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Hotel Sahid Bangka Jalan Soekarno Hatta, Km.3 Pangkalpinang yang berlangsung dari tanggal 26 s/d. 28 November 2019

Kegiatan tersebut diikuti oleh sebanyak 34 peserta anggota BPD masing-masing berasal dari Kabupaten Bangka sebanyak 6 Orang, Kabupaten Bangka Barat sebanyak 6 Orang, Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 6 Orang, Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 6 Orang, Kabupaten Belitung sebanyak 6 Orang dan Kabupaten Belitung Timur sebanyak 4 Orang

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung H.M.Yuliswan, SH.MM. dalam sambutannya mengatakan, “Keberhasilan Pembangunan di desa tidak terlepas dari peran BPD”.

Semakin baik dan berjalannya fungsi kontrol dan pengawasan yang dilakukan oleh BPD maka akan semakin baik pula kwalitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan di desa sebab berdasarkan peraturan perundang-undangan salah satu fungsi dari BPD itu ya melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa

Oleh sebab itu bagi BPD, Kepala Desa adalah mitra dalam melakukan pembangunan di desa, jangan jadikan Kepala Desa sebagai musuh atau sasaran untuk mencari-cari kesalahan tetapi hendaknya bersinergi dan bekerja sama untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah di desa, sehingga tidak terjadi gab (jurang pemisah) antara BPD dengan Kepala Desa

BPD merupakan badan legislasi desa yang terus mengalami perubahan dari masa ke masa dimulai dari masa orde lama, orde baru, reformasi, dan hingga saat ini, karena itu perlu adanya penguatan terhadap badan legislatif desa agar terwujudnya demokrasi di tingkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat desa

Pada zaman dahulu setiap pelaksanaan pembangunan di desa selalu di ambil dari hasil keputusan musyawarah desa atau rembug desa yang dihadiri dan dijalankan secara langsung oleh semua warga desa karena jumlahnya masih sedikit dan jenis mata pencaharian belum homogen, yakni sebagai petani dan pekebun atau sejenisnya, namun seiring dengan perkembangan zaman,  maka lembaga rembug desa berubah wujud menjadi Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang kemudian berubah lagi menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  Walaupun berganti nama, namun substansi keberadaan BPD adalah tetap mewakili kepentingan masyarakat desa dalam menyuarakan aspirasi dan keinginan masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan desa

Meskipun BPD merupakan perwakilan dari masyarakat desa dan keanggotaannya ditetapkan secara demokratis serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai check and ballance penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa namun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat disamakan dengan DPR dan bukanlah DPR-nya desa sebab tidak dipilih melalui proses politik dan bukan anggota sebuah partai politik.  BPD dalam menjalankan fungsinya telah diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016  tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu:

Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;

Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Sedangkan tugas BPD juga telah diatur dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016  tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu:

menggali aspirasi masyarakat; 

menampung aspirasi masyarakat; 

mengelola aspirasi masyarakat; 

menyalurkan aspirasi masyarakat; 

menyelenggarakan musyawarah BPD; 

menyelenggarakan musyawarah Desa; 

membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; 

menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu; 

membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 

melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; 

melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan 

melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut sebanyak 7 (tujuh) Orang, masing-masing dari Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Zaenal Abidin, S.IP., Kementeian Hukum dan Hak Azazi Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Drs. Zulkarnaen, SH.MH., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, H.M.Yuliswan, SH.MM., Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Amransyah Muslimin, ST.MT., Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Ahli Madya, Suryadi, SH., Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Ahli Madya, Chandra Jules, SE.MM., Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Ahli Muda, Tri Sutarto, S.IP.

Acara ditutup oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amransyah Muslimin, ST.MT. yang menyampaikan pesan, “Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan agar BPD dapat memaksimalkan peran dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di desa dan tetap berpegang kepada petunjuk dan aturan yang telah ada”.  Selama berpegang pada aturan dan anggota BPD faham akan tugas dan fungsinya, Insha Allah aman dan selamat

Sumber: 
DPMD Babel
Penulis: 
Tri Sutarto