Pemerintahan Berbasis Elektronik, Asisten III Bilang Perlu Komitmen Pimpinan

PANGKALPINANG -- Asisten III bidang Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Darlan berharap perangkat daerah cepat merespon penerapan pemerintahan berbasis elektronik. Hendaknya hal ini mendapatkan dukungan pimpinan di setiap perangkat daerah. 

"Jika ingin lebih bagus, harus siap mengubah pola lama menuju pola serba elektronik," kata Darlan saat Sosialisasi Perda No 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, Konsep Smart Island Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (26/12/2018).

Kegiatan yang digelar di ruang Tanjung Pesona kantor gubernur ini juga bertujuan meminta masukan tentang kebutuhan masyarakat, perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) teknologi informasi pada perangkat daerah untuk tahun 2020.

Lebih jauh Darlan menjelaskan, penggunaan sistem elektronik membuat proses administrasi terekam. Untuk itu, diperlukan mengubah pola pikir seiring perkembangan zaman. Ini salah satu upaya dan komitmen bersama memajukan provinsi dan menjadikan provinsi ini unggul. 

"Perlu ada komitmen dari atasan untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik. Tujuannya agar proses administrasi terekam, terutama untuk pelaksanaan sistem tukin nantinya," kata Darlan.

Ke depan, harap Darlan, kalau bisa untuk meminta disposisi atasan menggunakan elektronik. Agar dimanapun atasan berada tidak menjadi kendala dalam penyelesaian administrasi. Namun semua ini perlu perangkat yang baik, sehingga proses pengadministrasian secara elektronik lancar. 

"Elektronik bisa memudahkan, lebih cepat dan terjamin kehandalannya. Jika sudah berbasis elektronik, pekerjaan bisa menggunakan smartphone. Kita support perangkat daerah menuju pemerintah berbasis elektronik. SDM harus siap dengan cara terus meningkatkan kompetensi," harapnya.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sudarman menjelaskan, perda ini penting untuk mewujudkan sinergitas dengan KPK. Pasalnya penggunaan sistem elektronik bisa memudahkan KPK mendeteksi pekerjaan.

Oleh sebab itu, kata Kadiskominfo Sudarman, perlu dibuat aturan dan rambu-rambu. Sistem elektronik membuat pekerjaan menjadi lebih transparan, selain itu dapat lebih memudahkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Setelah adanya perda ini, selanjutnya turun pergub.

"Kemudian kepala perangkat daerah melaksanakan kebijakan itu. Nanti kita bisa mengurangi penggunaan kertas. Sebab ketika menggunakan sistem elektronik, semua administrasi dilakukan secara digital," jelas Kadiskominfo Sudarman.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari