Pemerintahan Tak Boleh Berhenti!

Muntok – Pemerintahan di Kabupaten Bangka Barat tak boleh berhenti sampai terpilih bupati secara definitif. Untuk itu, penjabat bupati harus melanjutkan semua program yang telah direncanakan bupati periode 2010-2015. Sebab salah satu tujuan pemerintah ingin mensejahterakan masyarakat.

Demikian dikatakan Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat serah terima Jabatan Bupati Bangka Barat Periode 2010-2015 kepada Sudirganto Penjabat Bupati di Gedung Majapahit, Pusmet Muntok, Bangka Barat, Senin (8/12/2015).

“Selain itu, penjabat bupati harus mempersiapkan pilkada dengan tetap menjaga netralitas. Namun untuk melaksanakan tujuan ini, harus mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat. Penjabat bupati harus memberi pembinaan kepada masyarakat,” jelasnya.

Menjelang pelaksanaan pilkada, Gubernur menyarankan agar penjabat bupati dapat menjaga kondisi agar tetap kondusif. Sebab untuk menarik minat investor agar berinvestasi harus didukung kondisi yang kondusif. Seluruh birokrat di jajaran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga harus ikut menyukseskan pilkada.

“Ajak keluarga menggunakan hak suara, sehingga mendapatkan pemimpin sesuai keinginan masyarakat. Gunakan hak pilih!” tegasnya.

Hal senada disampaikan Sudirganto. Ia menyatakan kesiapan menjalankan pemerintahan dengan terus melakukan pembangunan yang telah direncanakan tahun 2016. Selain itu akan memfasilitasi penyelanggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati, bekerja sama dengan pihak keamanan menjaga agar kondisi tetap kondusif.

“Sebagai penjabat bupati harus menjaga netralitas aparatur sipil negara, sebab pegawai diibaratkan seperti tiang bendera. Apapun bentuk dan warna bendera, tiang harus tetap tegak mengibarkan bendera. Pegawai harus mendukung siapapun yang akan terpilih nantinya,” ungkapnya.

Sementara Zuhri Syazali Bupati Bangka Barat periode 2010 hingga 2015 mengatakan, pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Bangka Barat sudah sesuai jalur. Sebab pembangunan dimulai dari tingkat pedesaaan dan kini menjadi perhatian pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan. Kekuatan pembangunan berada pada birokrasi di tingkat desa hingga pemda.

“Untuk itu, pembangunan harus dilakukan dengan memperkuat jajaran birokrasi. Jika kepala daerah dibatasi dengan waktu kepemimpinan, namun birokrasi tidak, siapapun pemimpinnya birokrasi tetap sama. Aparatur harus mempunyai integritas, kompetensi dan loyal,” kata Zuhri.

Lebih jauh ia mengungkapkan, aparatur harus dapat terus meningkatkan kompetensi. Sedangkan upaya meningkatkan kinerja aparatur dengan cara memberikan insentif. Semua upaya yang dilakukan pemerintah telah membuahkan hasil dengan adanya penilaian laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Akhir masa jabatan telah membuat prestasi. Selama dua tahun terakhir Kabupaten Bangka Barat mendapatkan penilaian WTP. Buah keberhasilan dan komitmen ini tidak didapatkan secara mudah. Jadi siapapun pemimpin nantinya, birokrasi yang kuat terus dapat berbuat untuk pembangunan,” harapnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari
Fotografer: 
Rizky Fitrajaya