Pemprov. Babel Hadiri Forum Percepatan Reformasi Birokrasi

PANGKALPINANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Naziarto mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Republik Indonesia pada Kamis (14/10/2021).

Dengan tema "Tantangan dan Kesiapan Pemerintah Daerah dalam rangka Percepatan Reformasi Birokrasi", FGD yang berlangsung secara virtual Zoom ini dibuka oleh Poppy Adhianti.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah menjadi perhatian dalam FGD ini, yang dinilai belum sepenuhnya mendukung tujuan pembangunan nasional/daerah. Di samping semangat program reformasi birokrasi masih sebatas untuk memenuhi indikator evaluasi.

Hadir juga para narasumber diantaranya Aba Subagja selaku Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta SDM Aparatur (DSDMA), Cheka Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) dan Dr.Ir. Ihwan Sudrajat , MM Kepala Biro Organisasi Sekda Prov. Jateng

Asisten Deputi Aba Subagja mengaku, perkembangan dan langkah-langkah reformasi di bidang aparatur saat ini sedang dilaksanakan khusunya di daerah.

Permasalahan pelaksanaan birokrasi rumah sakit belum menjadi agenda prioritas organisasi, terutama di pemerintah daerah, agenda reformasi birokrasi belum sepenuhnya mengarah untuk mendukung tujuan pembangunan nasional daerah, kelembagaan pengelola belum optimal, semangat pelaksanaan reformasi birokrasi cenderung terkaitan dengan kenaikan tunjangan kinerja, bukan lebih kepada filosofi.

"Penataan SDM aparatur dalam rangka mendukung reformasi birokrasi. Sasaran reformasi birokrasi dalam lingkup 8 area perubahan," jelasnya.

Perencanaan ASN berdasarkan arahan pembangunan nasional dan potensi daerah core business instansi berdasarkan analisis jabatan, rekrutmen dan kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya.

"Kerangka manajemen talenta nasional, standar kompetensi jabatan Permenpan 38/201. Sesuai dengan arahan presiden dan wakil presiden, penyederhanaan birokrasi pemerintah perubahan pola pikir dan budaya kerja baru, perubahan dan penyesuaian mekanisme kerja organisasi, penerapan kompetensi pejabat fungsional, pengembangan karier pejabat fungsional, penilaian kinerja pejabat fungsional, penataan formasi dan pranata pejabat fungsional, berkarir dalam jabatan fungsional kenaikan jabatan jenjang jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan tunjangan jabatan, kenaikan kelas jabatan," ungkapnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Irnawati
Fotografer: 
Iyas Zi
Editor: 
Natasya