Pemprov Babel Integrasikan KLHS Ke Dalam Perubahan RPJMD

Pangkalpinang - Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 sudah memasuki tahapan pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).Tahapan ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permendagri No 86 Tahun 2017.

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kabid Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Bappeda Kep. Babel, Agung Dwi Chandra mengatakan, pada saat pengintegrasian, harus dipastikan tujuh belas tujuan KLHS ada di dalam program dan indikator program pada Perubahan RPJMD. Namun menurutnya, harus diperhatikan juga apakah tujuan KLHS tersebut merupakan kewenangan Provinsi.

"Walaupun dapat dianggarkan melalui bantuan keuangan, perlu menjadi catatan bahwa, bantuan keuangan dapat diberikan apabila semua urusan Provinsi sudah tertangani semua dan ada uang lebih," ungkapnya pada saat Rapat Pengintegrasian KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022, di ruang rapat Pulau Ketawai, Selasa (20/08).

Menurutnya, pada saat Verifikasi Renstra Perangkat Daerah pada 21-23 Agustus nanti, akan dilakukan pemetaan terkait tujuan KLHS. Bila tidak ada di dalam Program, akan ditelusuri di Kegiatan yang ada di PD. Bila tujuan KLHS tersebut bukan kewenangan Provinsi akan tetap di verifikasi untuk diteruskan kepada Kabupaten/Kota.

"PD sudah kita minta untuk melakukan pemetaan kegiatan yang sesuai dengan prioritas yang ada di Surat Edaran, yang salah satu poinnya, kegiatan harus sesuai dengan indikator SDGs. Untuk yang bukan kewenangan Provinsi akan diverifikasi dan diteruskan ke Kabupaten/Kota," ungkapnya.

Terkait hasil rekomendasi KLHS, Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kep. Babel, Hendri Fahmi mencontohkan salah satu dari hasil integrasi KLHS kedalam perubahan RPJMD. Pada tujuan satu KLHS, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.

Ada empat yang menjadi rekomendasi KLHS, pertama, peningkatan jumlah fasilitas/layanan kesehatan dan tenaga medis yang berkerja sama dengan jaminan asuransi kesehatan. Kedua, sosialisasi tentang pentingnya jaminan kesehatan. Ketiga, pemberian bantuan jaminan kesehatan oleh daerah bagi masyarakat yang kurang mampu, serta keempat peningkatan pelayanan, fasilitas, dan pegawai yang melayani jaminan kesehatan.

"Pada saat pengintegrasian ke dalam Perubahan RPJMD, hasil rekomendasi ini dimasukkan kedalam Program Pelayanan Kesehatan dan Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," tutupnya.

Sumber: 
Bappeda
Penulis: 
Rizky F
Fotografer: 
Rizky F