Pemprov. Babel Manfaatkan Daerah Perairan Guna Meningkatkan Ekonomi di Masa Mendatang


PANGKALPINANG - Pemprov. Kepulauan Babel akan memanfaatkan sumber daya alam di daerah perairan di seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada, guna meningkatkan ekonomi di masa mendatang.

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Abdul Fatah dalam rapat sosialisasi virtual proses perizinan (izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan) berlangsung di Ruang Rapat Wagub Kepulauan Babel, Rabu (24/6/20).

Wagub Abdul Fatah dalam sambutan awal mengatakan, kegiatan ini sangat penting mengingat Babel memiliki perairan sangat luas dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian di masa mendatang.

Direktur PRL KKP Suharyanto dalam paparannya menjelaskan, pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut (dilakukan melalui perizinan). Hal itu ditegaskan dalam UU 32/2014 tenang Kelautan dan UU 1/2014 tentang Pengelolaan WP3K.

Menurut Direktur PRL KKP Suharyanto, kegiatan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir wajib memiliki izin lokasi perairan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perairan tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di WP3K. Sedangkan izin perairan diberikan berdasarkan rencana zonasi.

"Rencana ada tiga, yaitu rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil," ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan, izin lokasi perairan berdasarkan PP 24/2018 (Pasal 32 Ayat 2 Huruf b) menyebutkan, lembaga OSS menerbitkan izin berdasarkan komitmen kepada pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha.

Menurut Direktur PRL KKP Suharyanto ada bagian yang tidak boleh diberikan izin lokasi yaitu, zona inti di kawasan konservasi, alur laut kawasan pelabuhan, pantai umum, dan wilayah hukum adat.

"Penerbitan izin lokasi wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, hak lintas damai bagi kapal asing, masyarakat nelayan tradisional, dan kepentingan nasional," ungkapnya.

Wagub Abdul Fatah mengatakan, inti kegiatan ini adalah operasionalisasi dari Perda No. 3 tahun 2020 tentang RZWP3K Prov. Kepulauan Babel. Beberapa hal penting yang disampaikan pada peserta rapat dari tujuh kabupaten/kota maupun dari Ruang Lingkup Provinsi Kepulauan Babel ialah salah satunya tentang perizinan, sehingga hal ini harus menjadi perhatian kita dalam pengeluaran izin tersebut.

"Misalnya izin lokasi, bagaimana kita mengeluarkan izin lokasi itu, persoalannya bagaimana penyelesaian dokumen di tingkat kabupaten singgah penyelesaian dokumen ke tingkat provinsi untuk melanjutkan proses selanjutnya," ujarnya.

Hal yang penting harus dilakukan ke depan menurut Abdul Fatah adalah pemanfaatan air menjadi objek pajak, karena selama ini belum diterapkan.

"Air laut itu selama ini dieksploitasi digunakan untuk tambak udang. Hal ini belum dimanfaatkan untuk pajak. Oleh sebab itu, kita menginginkan kepada pemerintah, apakah hal itu bisa didorong masuk ke dalam tataran perubahan daripada UU No 28 tentang Pajak dan Retribusi," ujarnya.

Kalau hal ini dapat terwujud, Wagub Abdul Fatah yakin Babel sebagai provinsi kepulauan dapat menjadikan air permukaan laut sebagai sumber pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri Wagub Abdul Fatah, Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan Perikanan (PRL KKP) Suharyanto, Kadis Kelautan dan Perikanan Darminto, Karo Hukum Pemprov. Babel Maskupal, dan diikuti seluruh dinas kelautan dan perikanan se-Babel.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Hasan A.M
Fotografer: 
Umar
Editor: 
Listya