Pemprov Babel Terus Lakukan Terobosan Pembangunan Perekonomian

Pangkalpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya dalam melakukan Pengembangan Perekonomian seperti Penciptaan dan Perluasaan lapangan Pekerjaan di Daerah (Projob), Pengentasan Kemiskinan (Propoor) dan Pelestarian Lingkungan (Pro Environment).

Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Koordinasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Corporate Social Responsibility (CSR), kamis, 17 april 2014, di Ruang pertemuan Hotel Grand Mutiara Pangkapinang.

Peserta Rapat Koordinasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Corporate Social Responsibility (CSR) yang terdiri dari SKPD seluruh Kabupaten/Kota dan Para Pelaku Usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. bertindak sebagai narasumber antara lain Asisten Deputi Ekonomi dan Keuangan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ketua Asosiasi CSR Indonesia.

Andi Hudirman, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjelaskan pentingnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Program CSR yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, menurutnya hal tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jelasnya, kamis, 17 april 2014, saat membuka secara resmi acara Rapat Koordinasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Corporate Social Responsibility (CSR),  di Ruang pertemuan Hotel Grand Mutiara Pangkapinang.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan berbagai terobosan dan program  dalam rangka melalukan peningkatan pembangunan perekonomian daerah, diantaranya pembangunan ekonomi kerakyatan, dikatakanya hal ini dilakukan dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat dalam menciptakan sentra sentra produk unggulan wilayah seperti pedesaan,kecamatan dan kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Peningkatan kesejahteraan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja, menurut Andi, setiap orang berperan untuk mewujudkan dan merealisasikan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat”, tegasnya.

Ia berharap pengembangan kerjasama kemitraan strategis antara pemerintah dengan seluruh stakeholder dapat memanfaatkan seluruh potensi daerah, sehingga dapat memacu pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harapnya.

Sartono, Asisten Deputi Ekonomi dan Keuangan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, menjelaskan, banyak pihak diIndonesia salah kaprah memahami CSR yang diidentifikasikan dengan kegiataan sosial perusahaan untuk masyarakat dan lingkungan, menurutnya hal ini banyak yang mengganggap sebagai bahan alokasi laba dan untuk kegiataan kedermawanan.

“Hal ini akan berakibat, bagi perusaahaan CSR dianggap sebagai Kebijakan Residu”, bukan kebijakan utama atau kebijakan strategis” tegasnya.

(Adt/Rf)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Adi Tri Saputra | Rizky
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Rizky