Pemprov Berkomitmen Terapkan Akuntansi Berbasis Akrual di Daerah


Pangkalpinang – Pemprov Babel terus mendorong agar penerapan akuntasi berbasis akrual berlangsung optimal dengan memberikan fasilitasi.

Budiman Ginting, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov Kep Babel mengatakan memang masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi berbasis akural, mulai dari aspek regulasi, penerapan regulasi, aspek Sumber Daya Manusia, dan aspek sistem aplikasi. Namun demikian, akuntasi berbasis akrural harus diterapkan di lingkungan pemerintahan.

"Pemprov memiliki komitmen agar pemda dapat menerapkan sistem akuntansi berbasi akrual sesuai dengan yang diharapkan," tegas Budiman saat membuka kegiatan Fasilitasi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah Tahun Anggaran 2015 di Lt III Kantor Gubernur, Senin (14/09).

Lebih jauh Budiman meminta agar kegiatan fasilitasi ini diikuti dengan sebaik-baiknya sehingga dapat diterapkan dalam penyusunan anggaran. Selain itu, setiap rekomendasi yang disampaikan oleh tim segera ditindaklanjuti sehingga sistem akuntansi ini dapat diterapkan.

"Rekomendasi dari tim segera ditindaklanjuti dan diterapkan. Dan kepada setiap peserta ikuti acara ini dengan seksama," harapnya. Hal senada diungkapan Subagyo dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah bahwa ada beberapa potensi permasalahan yang akan muncul dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah, antara lain belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi aset (Barang Milik Daerah/BMD) serta pengalihan pajak PBB P2 dan BPHTB pada kabupaten/kota tanpa dilengkapi data wajib pajak yang akurat sehingga menyebabkan banyak piutang yang sulit ditagih. 

Lebih jauh Subagyo mengatakan dari segi aturan,  belum seluruh pemerintah daerah menerapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan peraturan kepala daerah tentang sistem akuntansi pemerintah daerah. "Disebagian daerah, masalah keterbatasan sumber daya manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SKPKD yang memahami akuntansi pemerintahan menjadi hambatan bagi pemda untuk memanfaatkan aplikasi akuntansi berbasis teknologi informasi," tambahnya.
Lebih lanjut, Subagyo menyajikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta upaya pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah dengan lebih baik. Hal ini bermanfaat untuk memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah.

"Akuntansi berbasis akrual juga bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah agar mencapai efisiensi dan efektivitas perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi," jelasnya.
Sementara itu, Eddy Laksmana, Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Asset Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung menyatakan bahwa DPPKAD Prov. Kep. Bangka Belitung mendukung penerapan SAP berbasis akrual di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Perlu pemanfaatan teknologi informasi yang memadai dan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang akuntansi berbasis akrual," jelasnya. Eddy menambahkan bahwa kegiatan ini melibatkan seluruh instansi yang membidangi keuangan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar dapat mendukung percepatan penerapan sistem akutansi yang berbasis akrual.
"Semua instansi terlibat, dengan harapan sistem ini bisa segera diterapkan di seluruh pemda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," harapnya.
 

Sumber: 
DPPKAD Babel
Penulis: 
Lisia Ayu Andini
Fotografer: 
Adinda Chandralela
Editor: 
Surianto