Pemprov Yakin Bisa Perbaiki Sistem Keuangan

Pangkalpinang - Rustam Effendi Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Bangka Belitung berharap agar sistem pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah provinsi ke depan menjadi lebih baik dari sekarang. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan dapat dikurangi, sehingga bisa menyandang predikat wajar tanpa pengecualian.

Demikian disampaikan Wagub saat Paripurna Istimewa Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Gedung DPRD Provinsi, Jumat 28 Juni 2013.

"Kami atas nama pemerintah provinsi berterima kasih kepada BPK yang telah melakukan pemeriksaan keuangan daerah. Pemerintah provinsi akan terus melakukan perbaikan sistem pengelolaan keuangan," tegasnya.

Sementara itu, Agung Firman Sampurna Anggota V BPK RI menjelaskan, pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan akuntabilitas yang layak. Untuk melakukan akuntabilitas keuangan daerah tersebut menjadi tugas BPK. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, selanjutnya laporan hasil pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada dewan dan pemerintah daerah.

LHP yang telah diperiksa oleh BPK dapat menjadi bahan untuk peraturan daerah serta pertanggungjawaban APBD sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No 17 tahun 2003. Lebih jauh ia menjelaskan, tahun 2013 ini merupakan tahun yang cukup rawan bagi pengelolaan keuangan negara. Sebab tahun depan terdapat agenda pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, lalu diikuti pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dalam periode ini terdapat kekhawatiran yang cukup beralasan terhadap menurunnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Berangkat dari persoalan ini, tegasnya, diperlukan upaya meningkatkan pengawasan, kecermatan dalam melakukan pemeriksaan. BPK akan mengintensifkan audit pada transaksi keuangan yang rawan pelanggaran seperti belanja hibah, bantuan sosial dan belanja modal.

"Kami mengharapkan pemerintah provinsi segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah dibuat BPK. Sedangkan bagi DPRD provinsi, laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi atau rujukan sesuai dengan fungsinya. Masih perlu kerja keras untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan di pemerintah provinsi. Ini sebagai langkah mengejar opini wajar tanpa pengecualian," ungkapnya.

Sebelumnya, HK Junaidi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, dengan diserahkannya hasil pemeriksaan keuangan dari BPK, diharapkan anggota dewan dapat mempelajarinya dengan cermat. Sehingga dapat membantu efektivitas dalam menjalankan fungsi dan tugas DPRD.

"Hasil pemeriksaan ini harus ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Hal ini untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih serta terbebas dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan begitu, tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik akan terwujud," jelasnya.(hzr/adit)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Adi Tri Saputra | Huzari
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Huzari