Penegakan Hidup Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penegakan hidup lingkungan hidup dan kehutanan adalah upaya mencapai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup, dan kehutanan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan, memaksa pelaku menanggulangi dan memulihkan, sebagai efek jera bagi pelaku dan pihak lain, melindungi hak-hak masyarakat dan sekaligus mendorong peningkatan ketaatan hukum, dan meminimalisasi kerugian dan timbulnya korban.

Kewenangan tersebut ada di UU No. 32 Tahun 2009 yaitu mengenai Penanganan Pengaduan dan Pengawasan Izin. Untuk penanganan pengaduan ada pada pasal 63 huruf r : “Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat“ dan pasal 63 huruf aa yaitu : “Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup”. Sedangkan untuk pengawasan izin ada pada pasal 71 : “Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan wajib melakukan pengawasan ketaatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam PUU di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” dan pasal 72 : “ Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan wajib melakukan pengawasan ketaatan izin terhadap izin lingkungan“.

Verifikasi pengaduan izin atau pengawasan izin adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketataan dalam izin lingkungan dan Peraturan Undang-Undang (PUU) di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Setelah dilakukan verifikasi pengaduan izin dan pengawasan izin tindakan berikutnya : sanksi administrasi, penyelesaian sengketa lingkungan hidup (di luar pengadilan dan di pengadilan), pidana perorangan (peran dalam tindak pidana lingkungan atau korporasi (badan usaha atau orang yang memberi perintah/pimpinan).

Sanksi Administrasi yang dimaksud adalah pelaksanaan kewenangan pemerintahan, yang mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum adminstrasi tertulis dan tidak tertulis, alat kekuasaan bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban (izin dan PUU), dan sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah-warga negara dan dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa peraturan kekuasaan peradilan. Dasar hukumnya ada di UU No. 32 Tahun 2009 yaitu Pasal 76 ayat (1) : “Menteri, gubernur atau bupati/wali kota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan” dan Pasal 77 yaitu : “Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Jenis sanksi administrasi ada di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 02 Tahun 2013 Pasal 4 dan 5 yaitu : teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin. Untuk acuan penyusunan sanksi administrasi di antaranya adalah : berita acara verifikasi pengaduan dan pengawasan izin, dokumentasi dalam bentuk peta dan foto, laporan hasil laboratorium, data pendukung lainnya yaitu izin-izin, laporan, serta laporan verifikasi dan pengawasan.

Keputusan sanksi administrasi adalah “beschikking”  atau “penetapan”. Penetapan atau tindakan hokum (rechtshandeling) oleh pemerintah atas kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki akibat reaksi adanya ketidakpatuhan dalam suatu ikhwal yang konkrit berdasarkan kewenangan khusus jabatan. Perintah (bevelen) adalah tindakan pemerintah yang mengandung kewajiban yaitu, berbuat (mengambil tindakan-tindakan), tidak berbuat yang bersifat larangan, mentolerir sesuatu (dulden) pembuatan jalan atau proses izin masih berlangsung.

Sanksi administrasi paksaan pemerintah adalah “beschikking” atau “penetapan” yang dimaksudkan pemberian perintah yang bersifat perbuatan atau tindakantindakan dalam rangka pencegahan, pemulihan, pengembalian keadaan semula.

Kewenangan bebas ada pro dan kontranya. Untuk yang pro adalah, kepentingan umum yang dirugikan, kepentingan pencegahan (pengelakan) pengaruh preseden, dan kepentingan pihak ketiga (masyarakat sekitar). Sedangkan kontra di antaranya adalah, kepentingan pelanggar atau kondisi yang illegal, masalah praktis atau ketidak mungkinan, dan pembiayaan.

Perintah pemulihan untuk lahan terkontaminasi limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Yang dimaksud dengan lahan terkontaminasi limbah B3 adalah lahan yang terpapar limbah B3 dan/atau lahan yang berdasarkan hasil uji karakteristik terhadap sampel tanah dari lahan tersebut menunjukkan bahwa lahan tersebut mengandung zat kontaminan yang dikategorikan limbah B3. Sedangkan yang dimaksud dari pemulihan fungsi lingkungan hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perantara untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Untuk Institusi ada pada Pasal 198 PP 101 mengenai Pengelolaan Limbah B3 yaitu : “ Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3 yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melaksanakan, penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 198 ini dapat diartikan kewajiban sebagai pelaksanaan PUU atau proses penegakan hukum yaitu sanksi administrasi paksaan pemerintah adalah “beschikking” atau “penetapan” yang dimaksudkan dengan pemberian perintah yang bersifat perbuatan atau tindakan dalam rangka pencegahan, pemulihan, pengembalian keadaan semula (Chvron, HARPA, Jasa Madivest, dll) dan dana penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Untuk Non-Institusi di Pasal 215 PP 101 Pengelolaan Limbah B3 :

1) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya jika lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya dan/atau tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu dan peraturan menteri. Pasal 215 ini dapat diartikan : bahwa kewajiban pemda provinsi dan pemda kab/kota melakukan pemulihan terhadap sumber pencemaran tidak diketahui dan/atau pihak pencemar tidak diketahui.

Konsekuensi tidak melaksanakan “Paksaan Pemerintah” yaitu di Pasal 79 UU No.32 Tahun 2009 : Pengenaan sanksi administrative berupa pembekuan atas pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan d dilakukan apabila penangggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Pasal 81 UU No.32 Tahun 2009 : Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat diketahui denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Pasal 114 UU No.32 Tahun 2009 : Setiap penanggung jawab usaha dan/atau pemerintah kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Penulis: 
Sri Heldawati, ST
Sumber: 
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN, DLH PROV.KEP.BABEL