Penerapan Kebijakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Pubik dan Akselerasi Pembangunan Daerah

Pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB ) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, memerlukan komitmen bersama penyelenggara negara (kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah) dalam mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Terdapat beberapa tujuan pembangunan Reformasi Birokrasi, antara lain sebagai berikut.
 Pertama, mengurangi dan pada akhirnya menghilangkan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik. Kedua, menjadikan birokrasi pemerintahan yang baik, terbuka, dan demokratis. Ketiga berorientasi pada mutu pelayanan publik kepada masyarakat. Keempat, meningkatkan kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Kelima, upaya meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan proses kerja pemerintahan. Keenam adalah menciptakan birokrasi pemerintahan yang antisipatif  terhadap globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Untuk mencapai 6 tujuan tersebut, telah ditetapkan delapan area perubahan yang meliputi organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja aparatur. Pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Babel), berdasarkan arah Reformasi Birokrasi tersebut adalah dengan penerapan strategi  penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara konsisten dan optimal. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Ruang lingkup pelayanan SPBE meliputi pelayanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku usaha, masyarakat, dan juga pihak lainnya.

Sebelum Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dibentuk untuk penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, sistem ini telah dilaksanakan terlebih dahulu oleh Pemprov. Babel dengan istilah E-Government atau Electronic Government. Pelaksanaan E-Government dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan Pemerintah Berbasis TIK oleh Pemprov. Babel secara internal masih perlu ditingkatkan terkait dengan tata kelola, manajemen dan layanannya. Dengan kondisi tersebut sangat sulit untuk pencapaian efisiensi, keamanan informasi yang handal, layanan publik yang berkualitas, dan terpercaya melalui alur layanan sistem elektronik yang saling terintegrasi sesuai dengan amanah Perpres Nomor 95 Tahun 2018. 

Pada perubahan dinamika lingkungan strategis Pemprov. Babel dihadapkan dengan tantangan globalisasi dirupsi era digital yang membawa perubahan cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi ini perlu segera diadaptasi oleh Pemprov. Babel dalam penyediaan layanan yang berkualitas dan terpercaya melalui aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara cepat, sederhana, murah dan setiap saat tanpa terbatas waktu dan tempat. 
Pada perubahan lingkungan ekternal lainnya, Pemprov. Babel kini dihadapkan pada agenda pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Sesuai arah pembangunan dan pengembangan SPBE Nasional menuju praktek pemerintahan yang dinamis (smart government) 2025 sangat memerlukan dukungan penyelenggara negara, khususnya Pemprov. Babel, dalam menerapkan secara penuh layanan publik dan layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi.

Lahirnya suatu kebijakan penyelenggaraan SPBE dalam bentuk Peraturan Daerah sangat diperlukan Pemprov. Babel sebagai payung hukum, pedoman operasional dan strategis bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemprov. Babel. Penyelenggaraan SPBE bagi Pemprov. Babel mempunyai arti yang sangat strategis, yaitu membuka ruang penyelenggaraan yang dilaksanakan secara kolaboratif dan sinergi dengan pelaku usaha, akademisi / perguruan tinggi dalam mencapai tujuan bersama, yaitu terciptanya Provinsi Digital (smart province). Selain itu, Pemprov. Babel dapat mengakselerasi pembangunan di segala bidang/sector, dengan dukungan sistem elektronik yang berkualitas untuk menumbuhkan ekonsistem ekonomi digital di daerah. Mengingat pentingnya suatu kebijakan penyelenggaran SPBE bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka diperlukan dukungan berbagai pihak khususnya pada level entitas pimpinan pengambil keputusan dalam bentuk komitmen agar dapat segera direalisasikan. 

 

 

Penulis: 
Erik Pamu Singgih Nastoto, S.E.
Sumber: 
Erik Pamu Singgih Nastoto, S.E.

Artikel

18/11/2021 | Pranata Humas Prov. Babel
16/10/2021 | Abdul Syukur, ST
26/04/2021 | Pranata Humas Pemprov Babel dan Mantan Ketua Tim Advokasi Hukum PWI Babel
03/02/2021 | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
24/04/2015 | Surianto S.Sos
28,289 kali dilihat
24/04/2015 | Surianto S.Sos
19,504 kali dilihat
13/03/2020 | Imelda Ginting
14,872 kali dilihat
24/04/2015 | Surianto S.Sos
9,529 kali dilihat