Pengamanan Data dan Informasi, Diskominfo dan BSSN Berikan Sosialisasi Sertifikat Elektronik

PANGKALPINANG  - Di tengah perubahan sistem layanan publik dan tata pemerintahan dari sistem konvensional kini diarahkan pada sistem digital guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi, maka keamanan data dan informasi wajib di miliki oleh pemerintah.   

Pentingnya keamanan data digital dijelaskan Sandi Prasetiawan dari badan cyber dan sandi nasional RI,  tidak terlepas dalam upaya mencegah adanya tindak penyalahgunaan dokumen data dan informasi diital milik pemerintah.  “ dibalik pemanfaatan teknologi infomasi yang diterapkan dan digunakan, ternyata ada ancaman-ancaman atau banyak kelemahan-kelemahan dimana kita (red: pemerintah) dalam penerapan sistem digital pada layanan pemerintah harus hati-hati dalam mendukung dan meningkatkan layanan publik yang efisien dan efektif dan aman”, tutur Sandi pada kegiatan penerapan sertifikat elektronik pada tanda tangan digital dalam mendukung e-government yang diselengarakan oleh dinas komunikasi dan informatika provinsi kep. babel, ini senin (21/10) di bangka city hotel yang diikuti oleh pejabat eselon di lingkungan pemerintah provinsi kep. bangka belitung.

Sertifikat elektronik sebagaimana tertuang dalam UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah  sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.

Dijelaskan Sandi jaminan keamanan data yang diperoleh dari penerapan sertifikat elektonik misalkan melalui pemberlakuan tanda tangan digital diantaranya adalah jaminan akan auntentifikasi data; dan mencegah tindak pemalsuan atau penyangkalan data.

Melalui sistem prosedural yang telah terbangun pada sertifikat elektronik, aspek kemudahan dan kecepatan dalam akses dokumen yang tetap terjaga keamanannya, merupakan keuntungan  yang diperoleh dari penerapan sertifikat elektronik pada dokumen data dan informasi digital. 

“ salah satu prinsip dalam sistem keamanan teknologi dan informasi adalah bagaimana mengamankan sistem content dengan cara yang mudah, cepat  dan tetap aman  dari tindak penyalahgunaan, misalkan dengan penggunaan sistem tanda tangan elektronik”, tutur Sandi.

Dukungan akan penerapan sertifikat elektronik tanda tangan digital yang aman pada layanan administrasi pemerintah dari sistem konvensional ke sistem digital juga disampaikan Kadis Kominfo, Sudarman. “ demikian juga untuk dokumen surat dimana didalamnya terdapat tanda tangan dan kerahasian  yang sifatnya perlu dijaga, dengan adanya sertifikat elektronik tentunya  dokumen yang konvensional dapat dijadikan dokumen digital dengan tetap  terjaga keamanan data informasinya”, tutur Sudarman.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Stevani
Fotografer: 
Stevani