Penting Adanya Integrasi Tata Ruang dan Pertanahan

Pangkalan Baru –  Integrasi tata ruang dan pertanahan mempunyai fungsi kontrol terhadap hak kepemilikan tanah, baik perseorangan maupun badan usaha dengan hak pemanfaatannya. Sehingga tidak terjadi konflik dalam pemanfaatan atas tanah. Penataan ruang merupakan proses perumusan tatanan masa depan suatu ruang wilayah yang di dalamnya terdapat berbagai sektor saling terkait.

Demikian dikatakan Budi Situmorang Dirjen Penataan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, saat membacakan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang /BPN, pada acara pembukaan Workshop Integrasi Tata Ruang Wilayah dan Pertanahan, di Novotel, Rabu malam (27/04/16). Kegiatan ini dijadwalkan selama tiga hari terhitung tanggal 27 hingga 29 April 2016.

Menurut Budi, penataan ini sangat penting dan harus terintegrasi. Sehingga property right (hak kepemilikan atas suatu tanah) tidak bertentangan dengan development right (hak pemanfaatan suatu tanah) atau tidak terjadi konflik. Saat ini perizinan pertambangan timah sudah bergeser ke provinsi, untuk itu diperlukan kemampuan menata kembali tata ruang wilayah.

“Perlu ada komitmen dan koordinasi lintas sektoral, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Semua harus berkomitmen menata ruang dengan baik dan harmonis demi kenyaman dan ketenteraman. Perlu ada peta mengatur tata ruang untuk menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan atas lahan, pemetaan harus fokus pada titik koordinat,” jelasnya.

Pernyataan senada disampaikan Syahrudin Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, undang-undang mengenai penataan tata ruang merupakan jalan keluar mengatasi permasalahan tentang hak dan pemanfaatan atas lahan. Undang-undang ini harus mengakomodir semua pihak, seperti wilayah untuk pariwisata, pertambangan, pertanian, kehutanan serta wilayah perikanan.

“Semua harus terintegrasi, sehingga tidak terjadi konflik tentang pemanfaatan lahan dan wilayah. Saat ini Bangka Belitung sedang giat mengembangkan pariwisata, sehingga tata ruang dan pertanahan harus disusun dan dintegrasikan dengan sangat baik,” ungkapnya.

Koordinasi harus berjalan dengan baik dengan melupakan ego sektoral. Sekda menekankan, ini demi mewujudkan tata ruang wilayah yang saling mendukung dan tidak tumpang tindih. Misalnya, wilayah pariwisata tidak boleh bersinggungan atau berdekatan dengan wilayah pertambangan. Perlu percepatan penyusunan rencana detail tata ruang, sehingga terdapat landasan terhadap izin pemanfaatan lahan.

“Rencana detail tata ruang diharapkan dapat segera menata kembali kawasan pertambangan dan reklamasi pasca tambang untuk meminimalisir dampak lingkungan. Dengan adanya rencana detail tata ruang, pemerintah memberikan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang demi kesejahteraan bersama," ucap Syahrudin.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Surianto
Fotografer: 
Surianto
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra