Pentingnya Hubungan yang Harmonis Antara Pemerintah dan Masyarakat

Jakarta - Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah yang transparan mampu membentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Rahman pada saat mengisi materi dalam acara Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik melalui Pengembangan Kapasitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan UU KIP di Hotel Ibis Arcadia Jakarta pada Rabu 29/5.  Pelatihan mengenai Keterbukaan Informasi Publik ini dilaksanakan selama dua hari yaitu dari tanggal 29 s.d 30 Mei di Hotel Ibis Arcadia Jakarta,  yang menjadi peserta dalam pelatihan ini adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Pemerintah Kota Ambon, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, PPID Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. 

Tujuan dari pelatihan ini adalah meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan pemerintah daerah dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik sesuai mandat UU KIP, Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan mandat UU KIP. Informasi merupakan kebutuhan dasar dalam pengambilan keputusan personal dan sosial, termasuk pula dalam membentuk opini publik.  Ketiadaan informasi dapat menyebabkan ketidak tepatan pengambilan keputusan, yang pada akhirnya membawa opini publik yang didasarkan pada asumsi.  Informasi publik yang akurat dapat mencegah rumor negatif dan tidak benar beredar sistem yang jelas dan akurat dalam distribusi informasi juga dapat menyelamatkan badan publik dari beban untuk menanggapi rumor negatif dan tidak benar, mengizinkan Badan Publik untuk bekerja secara lebih efektif dan efisien.  Rumor yang beredar dalam iklim ketertutupan, dan keterbukaan adalah jalan termudah untuk mencegah penyebaran pemikiran-pemikiran yang tidak benar. 

Selain keterbukaan Informasi ada juga informasi yang dikecualikan atau rahasia.  Informasi yang dikecualikan pada prinsipnya tidak boleh dibuka, disediakan dan diumumkan kepada publik apabila dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negri, mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemampuan terakhir ataupun wasiat seseorang, mengungkapkan rahasia pribadi seseorang, menghambat atau mengganggu keberhasilan proses penyusunan kebijakan. Namun demikian, apabila badan publik hendak memberikan informasi tersebut, maka terlebih dahulu harus melakukan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik untuk memutuskan apakah informasi tersebut memiliki dampak merugikan kepentingan umum apabila diberikan kepada pemohon informasi.

Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memberikan informasi yang aktif akan membantu terciptanya hubungan yang harmonis antara Badan Publik seperti pemerintah daerah kepada Masyarakat, dengan pemerintah membuka informasi ini tersebut adalah  cara yang populer di dunia untuk menerima umpan balik dari masyarakat. Hal ini diungkapankan oleh Michael Karanicolas dari Centre for Law and Demokrasi saat menyampaikan materi dalam pelatihan ini.  Selain itu Michael juga berharap agar Indonesia Menjadi salah satu Negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki Landasan Hukum Keterbukaan Informasi Publik yang terbaik, ungkapnya.

 Untuk saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan   Keterbukaan Informasi Publik melalui transparansi data,  hal tersebut sudah dapat dilihat dari adanya website pada masing masing SKPD yang dikelolah oleh SKPD dengan data-data yang lengkap, sehingga mempermudah masyarakat untuk mengetahui informasi tentang program pemerintah.  Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung H.K.A Tajuddin. “Saat ini masyarakat sudah dapat mengakses data dari website pada masing-masing SKPD karna semua data-data ada pada website tersebut sehingga masyarakat bebas mengetahui informasi”. Banyak cara pemerintah membuka informasi selain  dari website, pemerintah juga menggunakan Media Cetak sebagai alat komunikasi antara pemerintah kepada masyarakat.  Hal ini dilakukan karna tidak semua masyarakat di Bangka Belitung ini bisa mengakses informasi melalui Media online seperti internet. 

Hal ini dilakukan semata mata untuk mewujudkan sosok pemerintah yang efektif dan efisien serta bersih dan melayani guna untuk mewujudkan kinerja Aparatur Negara yang profesional menuju tata kelola pemerintahan clean goverment dan good governance. (Ami)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Evani
Fotografer: 
Evani
Editor: 
Evani