Pentingnya Peran Pranata Humas Dalam mendongkrak Citra Pemerintah

Pranata Humas adalah salah satu Jabatan Fungsional Tertentu dalam suatu lembaga pemerintah yang memiliki peran sangat penting. Sebagaimana dikatakan IPRA (International Public Relation Association) bahwa humas merupakan fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik untuk mendapatkan pengertian, simpati dan dukungan dari mereka terkait atau mungkin ada hubungannya dengan penelitian opini publik diantara mereka. Dari satu pengertian tersebut, kita dapat mengetahui betapa pentingnya peran pranata humas dalam suatu lembaga swasta atau pemerintah.

Sekarang ini, masyarakat sudah begitu pintar dalam menilai proses kemajuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Didukung dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses berbagai informasi, misalnya melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, bahkan saluran komunikasi Whatsapp. Namun, tak bisa dipungkiri juga bahwa tidak semua kemajuan teknologi dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat. Informasi yang banyak diperoleh masyarakat melalui media sosial kerap sekali memberikan dampak negatif. Banyak masyarakat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menggunakan media sosial untuk meyebarkan informasi yang tidak benar atau hoax.

Kebebasan demokrasi memberikan peluang terhadap pola pikir masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah. Berbagai kritik dan saran terhadap kinerja pemerintah seringkali diungkapkan masyarakat melalui media sosial. Tak jarang tanggapan negatif bahkan hujatan seringkali dicurahkan melalui media sosial, sehingga tak lain berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini tentunya menjadi masalah besar yang tidak mudah diatasi. Pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) sebagai pembatas sikap demokrasi masyarakat yang dianggap tidak wajar seperti penghinaan terhadap Presiden. Namun, pada kenyataan nya Undang-undang ini tidak diberlakukan dengan semestinya ketika pemberlakuan hukuman terhadap sanksi ITE yang berkaitan dengan kepentingan.

Tidakkah kita tahu fungsi dan tujuan pemanfaatan teknologi informasi yang sebenarnya? Namun, hal itu seringkali diabaikan. Bagaimana pranata humas itu berperan? Disinilah peran penting pranata humas itu digalakkan. Sebagai humas pemerintah, seorang pranata humas dituntut memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kebenarannya. Ia juga dituntut untuk segera mengklarifikasi setiap berita hoax yang tersebar. Peranan Humas pemerintah adalah untuk memberikan sanggahan mengenai pemberitaan yang salah dan merugikan pemerintah, dan mengkomunikasikan atau menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membentuk citra positif pemerintah daerah tersebut dimata publiknya.

Dalam melaksanakan perannya, menurut Lattimore (2010) ada empat model humas yang selalu diterapkan. Pertama, model press agentry (agen pemberitaan); yaitu menggambarkan bagaimana informasi bergerak satu arah dari organisasi menuju publik. Kedua, model informasi publik; yaitu model yang menggambarkan bagaimana humas bertugas memberitahu publik. Model ini selalu dipraktikkan oleh humas pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba. Ketiga, model asimetris dua arah; yaitu memandang humas sebagai kerja persuasi ilmiah yang menggunakan hasil riset untuk mengukur dan menilai publik. Keempat, model simetris dua arah; yaitu sebuah model yang menggambarkan sebuah orientasi humas dimana organisasi dan publik saling menyesuaikan diri. Model ini berfokus pada penggunaan metode riset ilmu sosial untuk memperoleh rasa saling pengertian serta komunikasi dua arah antara publik dan organisasi.  

Strategi humas yang dibangun seorang pranata humas dapat menanamkan kepercayaan kepada publik tidak hanya untuk memperoleh citra positif. Tetapi citra positif yang sudah dibangun perlu dipertahankan, karena memiliki pengaruh dengan reputasi pemerintahan. Begitu kepercayaan publik luntur akibat reputasi negatif maka akan sulit bagi permerintahan untuk memulihkan kepercayaan tersebut.

Penulis: 
Suci Lestari
Sumber: 
Suci Lestari

Artikel

17/07/2020 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan RI
29/06/2020 | Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
23/06/2020 | Diskominfo
11/05/2020 | Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11/05/2020 | Dinas Kehutanan

ArtikelPer Kategori