Perketat Pengawasan Penggunaan Anggaran

Sungailiat – Pengawasan pelaksanaan anggaran harus diperketat. Sehingga dalam penggunaan anggaran tidak menyimpang dari rencana dan menjadi tepat sasaran. Pasalnya anggaran merupakan hal utama dalam melaksanakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Demikian disampaikan Andi Hudirman Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat road show Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA), Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), di Gedung Sepintu Sedulang, Sungailiat, Rabu (14/5/2014).

“Pengawasan dan pengendalian merupakan salah satu kunci pelaksanaan anggaran berkualitas. Ini juga sejalan dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tegasnya.

TEPPA memandang perlu untuk melakukan sosialisasi tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran daerah. Lebih jauh ia menjelaskan, hasil evaluasi TEPPA mengungkapkan masih terjadi penggunaan APBD yang belum tepat peruntukan dan manfaatnya bagi masyarakat. Pelaksanaan anggaran yang baik meliputi sektor perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban.

“Fungsi pengendalian meliputi semua sektor tersebut, sehingga pelaksanaan anggaran menjadi berkualitas. Pembentukan TEPPA dapat membantu pemerintah dalam pengawasan pelaksanaan anggaran,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Tarmizi Saad Bupati Bangka. Ia mengatakan, kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam menyusun dan pelaksanaan anggaran. Dipilihnya Kabupaten Bangka sebagai kabupaten uji pendampingan TEPPA dikarenakan Kabupaten Bangka merupakan pilot administratif unit dari UKP4. Tujuannya untuk menyusun rekomendasi pelaksanaan APBD yang lebih efektif melalui pendampingan.

“Kegiatan ini juga sebagai upaya melakukan identifikasi berbagai aspek pelaksanaan anggaran. Partisipasi masyarakat juga harus lebih luas dalam pelaksanaan belanja APBN dan APBD Kabupaten Bangka tahun 2014. Partisipasi masyarakat berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi,” ungkapnya.
 

Partisipasi tidak hanya menjadi retorika semata, tetapi diaktualisasikan. Ia menyayangkan partisipasi masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga, khususnya dalam pembuatan keputusan. Partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah. Seharusnya masyarakat dilibatkan pada tahap perencanaan bahkan pengambilan keputusan.

“Tata kelola anggaran yang terukur dan tepat waktu merupakan sukses utama memakmurkan rakyat,” tegasnya.

Sementara Sharma Marpaung Anggota Tim TEPPA mengungkapkan, partisipasi masyarakat masih ada yang radikal, demontrasi sehingga dapat menjadi kendala dalam penyerapan dan pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan dan penyerapan anggaran masih banyak yang jauh dari pencapaian dan target.

"Perlu sinergi antar semua elemen, pemangku kepentingan," jelas Sharma.(fa/sc)

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Fajrina | Suci Lestari
Fotografer: 
Suci Lestari
Editor: 
Fajrina