Permasalahan Sosial Pada Anak Tanggung Jawab Kita Bersama

Awal tahun 2019, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan UPTD Panti Sosial Bina Serumpun (PSBS) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Povinsi Kepulauan Bangka Belitung banyak menerima laporan dari masyarakat terkait kasus permasalahan sosial yang dilakukan oleh anak-anak. Panti Sosial Bina Serumpun sendiri saat ini berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2017, memberikan pelayanan untuk klien tertentu, termasuk di dalamnya adalah Rehabilitas Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) baik sebagai pelaku, saksi maupun korban hingga anak terlantar, Rehabilitasi Sosial bagi Anak terlantar (Antar) di dalam panti dan penanganan Orang Terlantar (OT). 
 
Kasus permasalahan sosial yg banyak ditangani saat ini yaitu kasus ABH, seperti kasus pencurian dengan pemberatan, pengeroyokan, pencabulan, persetubuhan, dan ada pula kasus prostitusi online, dan sebagainya. Umur anak yang relatif belia akan membuat kita sejenak mengerutkan kening, terheran dan bertanya, “bagaimana dan kenapa ini bisa terjadi?” 
Di awal tahun saja, lebih dari 10 (sepuluh) laporan kasus anak berhadapan hukum masuk ke Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Belum lagi kasus anak terlantar. Untuk mencari solusi pemecahan masalah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa melepaskan permasalahan anak yang terjadi hanya kepada satu sisi pemerintah saja. 
 
Di era milenial ini, berbagai permasalahan sosial yang terjadi pada anak di provinsi kita sudah cukup meresahkan.  Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi yang belum bisa digunakan secara bijak baik oleh orang dewasa maupun anak-anak membuat permasalahan yang ada semakin kompleks.  Masih bisa kita temui pada malam hari anak-anak masih bebas berkeliaran dan kongkow di beberapa lokasi terbuka bahkan tidak terpantau umum di kota kita. Padahal hari yang sudah larut bukan lagi waktu bagi anak-anak untuk berada di luar. Menandakan lemahnya kontrol dari orang tua. Bila kita tarik benang merahnya, setiap permasalahan sosial anak yang muncul diawali dari rumah. 
Rumah sebagai pembentuk karakter anak yang pertama. Pendidikan di rumah menjadi titik mula perjalanan hidup seorang anak.
 
Dalam menanggulangi permasalahan anak, pemerintah pun tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor saja. Tetapi juga harus saling bekerja sama antar lintas sektor yang terkait. Permasalahan anak sudah semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Seperti perkataan yang tampak klise (namun ternyata tidak) dan terus kita ulang, bahwa anak adalah generasi penerus kita. Masa depan bangsa berada di tangan mereka. Maka sudah semestinya kita menyiapkan mereka dengan sebaik-baiknya. Untuk itu kita sudah sepatutnya menyediakan lingkungan dan fasilitas yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
 
Seorang anak sudah semestinya memiliki masa anak-anak yang wajar. Tapi, perkembangan teknologi yang canggih, nutrisi yang lebih baik membuat anak-anak terkadang bertumbuh lebih cepat daripada masa anak-anak terdahulu. Secara biologis mungkin anak-anak itu telah dewasa, namun, ada sisi psikologis anak yang tidak bisa dibohongi. Mereka butuh nutrisi jiwa untuk dapat menjadi manusia dewasa yang tidak hanya matang secara biologis.
 
Bisa kita bayangkan bagaimana jadinya masa depan bangsa ini jika diisi oleh anak-anak dengan jiwa yang lapar atau anak-anak yang di masa belianya pun sudah harus menghadapi permasalahan hukum, atau anak-anak dengan trauma yang melukai jiwanya, menjadikan mereka anak-anak yang tidak dapat berfungsi sosial yang baik. Anak-anak yang tidak tahu bahwa perilaku mereka mempunyai konsekuensi moral, sosial, hukum dan agama. Anak-anak yang tidak takut bahwa perilakunya tercatat dan disaksikan Penciptanya.
Memang umur tidak ada yang bisa memprediksi. Namun, pada jiwa-jiwa muda ini lah masa depan dan harapan selalu kita sematkan. Mereka kita anggap memiliki kesempatan yang lebih panjang untuk dapat memperbaiki keadaan, meneruskan pembangunan, dan mewujudkan impian.
 
Indonesia, dan khususnya Bangka Belitung sudah semestinya dalam keadaan khawatir akan masa depannya jika mengingat berbagai permasalahan anak yang terjadi. Perlu kita toleh kembali ke belakang. Bagaimana kita, sebagai orang tua dan masyarakat, memperlakukan mereka. Apa yang bisa menyebabkan mereka bertingkah laku sedemikian rupa, hingga tidak mengerti adab pada orang yang lebih tua tanpa memandang status dan harta. Atau apa yang menyebabkan mereka begitu mudah mencaci di media massa namun penuh kesopanan di dalam rumah. 
 
Kita, sebagai orang tua harus bersedia dikoreksi dan mengoreksi diri sendiri. Tanyakan lagi bagaimana komunikasi kita dengan pasangan. Jangan-jangan kitalah manusia bertubuh dewasa dengan jiwa anak-anak yang masih lapar. Jangan-jangan kitalah yang dengan mudahnya melupakan adab pada tubuh kecil mereka. Jangan-jangan kitalah yang sebenarnya butuh belajar dari mereka. Kitalah yang lupa untuk mengingatkan mereka pada Penciptanya. Kitalah yang tidak bersedia meluangkan telinga untuk menjadi tempat mereka bercerita.
 
Namun, permasalahan sosial pada anak ini tidak lantas menjadikan kita berputus asa. Tidak pernah ada kata terlambat untuk perubahan menuju kebaikan. Pemerintah memiliki upaya dalam membentuk program dan kebijakan yang dapat mendukung dan melindungi anak. Masyarakat pun dapat ikut serta dalam upaya tersebut. Karena pada dasarnya apalah arti kebijakan tanpa masyarakat sebagai praktisi.
 
Kesadaran dan kepedulian masyarakat akan anak dapat lebih kita tingkatkan sehingga ketika terdapat permasalahan pada anak di lingkungan sekitar, masyarakat pun bisa ikut melaporkan tindak kekerasan yang dialami anak maupun penyimpangan perilaku yang dilakukan anak, masyarakat pula yang mampu melindungi anak sebelum menjadi pelaku maupun korban permasalahan sosial dan perilaku melanggar hukum. Lingkungan tidak boleh membiarkan kekerasan terjadi pada anak ataupun membiarkan anak terlibat dalam suatu perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum. Urusan tersebut bukan menjadi ranah pribadi anak atau keluarga namun menjadi tanggung jawab masyarakat.
 
Penulis: 
Dwi Ratna Laksitasari, S.Psi/Denny Efandhona,SH (ASN Dinsos)
Sumber: 
Dinas Kominfo

ArtikelPer Kategori