Permenkes Nomor 04 Tahun 2019, Implementasi SPM Bidang Kesehatan

PANGKALPINANG - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 sebagai peraturan teknis harus dipedomani dalam mengimplemasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Sekretaris Dinas, Hastuti saat membuka Pertemuan Peningkatan Kapasitas Perencana Kesehatan di Hotel Sun. (11/12/2019)

"Pemerintah daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat 1, yaitu standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar," jelasnya.

Selain permenkes tersebut, lanjut Hastuti, peraturan yang harus diperhatikan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

"Peraturan tersebut saling berkaitan dalam mengimplementasikan pelaksanaan SPM bidang kesehatan. Seluruh stakeholder kesehatan sebaiknya bersama-sama menguatkan SPM ini. Setiap daerah didampingi oleh pusat pembiayaan jaminan kesehatan dalam mengimplementasikan SPM kesehatan," imbuhnya.

Hastuti menambahkan bahwa pembiayaan yang dibutuhkan daerah dalam pemenuhan SPM kesehatan dapat dihitung melalui aplikasi tools siscobikes. "Dan perhitungan tersebut masuk pada rencana kerja anggaran (RKA) pada dinas kesehatan agar tahun depan dapat terimplementasikan," ujarnya. 

Sementara, Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hotma Parulian Tambunan mengatakan bahwa SPM kesehatan mempunyai dua peruntukan, yaitu daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. "Jenis pelayanan dasar pada daerah provinsi ada dua indikator, yaitu bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provins dan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Untuk daerah kabupaten/kota, terdiri atas dua belas indikator," urainya.

Hotma menegaskan bahwa capaian kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan harus 100 persen. "Perhitungan pembiayaan  pelayanan dasar pada SPM kesehatan memperhatikan berbagai sumber pembiayaan agar tidak terjadi duplikasi anggaran. Pelaksanan pelayanan dasar tersebut dicatat dan dilaporkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan kementerian kesehatan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," jelasnya.

"Kementerian kesehatan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing," ujarnya. 

Idealnya, lanjut Hotma, dalam penganggaran pemenuhan SPM hendaknya tidak boleh dibatasi oleh anggaran. "Dengan demikian, penganggaran SPM harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum memenuhi anggaran lainnya," pungkasnya.

Penulis: Adinda Chandralela
Foto:

Sumber: 
Dinkes Babel
Penulis: 
Adinda Chandralela
Fotografer: 
Ramzani