Persoalan Guru Honorer dan SPP Gratis Terjawab

Tanjungpandan – Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menjawab tuntas pertanyaan terkait pembiayaan tenaga honorer dan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) sekolah gratis. Sejumlah pertanyaan tersebut mencuat akibat dari pelaksanaan pelimpahan Personel, Prasarana dan Sarana, Pendanaan serta Dokumen (P3D).

Parhan Ali Bupati Bangka Barat meminta penjelasan mengenai pembiayaan guru non PNS pada sekolah swasta yang dialihkan ke provinsi. Selain itu mengenai SPP bagi SMA dan SMK, karena selama ini Pemkab Bangka Barat menanggung semua SPP tersebut. Selain Kabupaten Bangka Barat, kebijakan serupa juga dilaksanakan Pemda Belitung Timur.

"Bangka Barat sama seperti Belitung Timur yang menanggung SPP siswa SMA/SMK. Adanya pengalihan ini, apakah provinsi menanggung biayanya. Hal ini penting disepakati agar tidak mengganggu kelancaran proses pendidikan," kata Parhan saat Rakor Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Gedung Serba Guna, Kantor Bupati Belitung, Tanjungpandan, Kamis (15/9/2016).

Menanggapi pertanyaan ini Gubernur menegaskan, pemerintah provinsi telah menganggarkan biaya untuk tenaga guru honorer, tenaga guru non PNS dari kabupaten maupun kota. Sebab guru honorer dan tenaga pendidikan yang telah dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dengan ketentuan yang telah disepakati tim verifikasi dan dinas teknis.

"Guru honorer tersebut mengajar lebih dari 24 jam pelajaran dalam sebulan, maka honor guru ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Itu kesepakatannya dan telah kita anggarkan," jelas Gubernur.

Lebih jauh Muhammad Soleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menambahkan, pendidikan merupakan urusan bersama, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota. Pengalihan P3D bidang guru, tenaga pendidikan dan pengelolaan sekolah tidak mengurangi pelayanan pendidikan. Sebab pemerintah provinsi berusaha meningkatkan pelayan dan kualitas pendidikan.

"Untuk tenaga guru honorer dengan jam mengajar lebih dari 24 jam pelajaran dialihkan ke provinsi. Pemerintah provinsi juga telah menganggarkan biaya untuk sekolah yang digratiskan seperti di Bangka Barat dan Belitung Timur. Jadi sekolah yang gratis akan tetap gratis," jelasnya.

Selain pengalihan dari pemda kabupaten maupun kota ke pemerintah provinsi, juga terdapat pengalihan dari provinsi ke pemerintah kabupaten dan kota. Yuliswan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, pengawasan metrologi legal berupa tera dan tera ulang akan dialihkan ke pemerintah kabupaten dan kota.

“Tak hanya personel, sebab peralatan juga dialihkan. Ada 18 PNS penera akan dialihkan ke kabupaten dan kota. Namun untuk pengalihan prasarana, terlebih dahulu difokuskan ke Kota Pangkalpinang. Jadi nanti pemerintah kabupaten harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang," jelas Yuliswan. 

Sumber: 
Diskominfo Babel
Penulis: 
Surianto
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra