PLN Didesak Tuntaskan Persoalan Kelistrikan

Koba – Hingga saat ini persoalan kelistrikan di Bangka Belitung masih belum tuntas. Akibatnya membuat pembangunan terhambat. Terdapat 17 izin pendirian hotel di Belitung belum bisa direalisasikan, pasalnya tidak tersedianya pasokan listrik. Berangkat dari persoalan ini, PLN diminta segera mencarikan solusi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap memfasilitasi PLN menyelesaikan persoalan tersebut.

Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menegaskan agar persoalan listrik segera selesai. Jika perlu pendampingan, pemerintah provinsi siap melakukan walau harus bertemu langsung Presiden. Karena ketersediaan listrik tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di Bangka Belitung. Sebab saat ini investasi sulit masuk, sebagai besar masalahnya terbentur persoalan listrik.

“Ada 17 izin pembangunan hotel belum terealisasi karena persoalan listrik. Jika PLN menghadapi masalah, pemda akan membantu. Termasuk mengenai pembebasan lahan untuk pembangunan saluran udara tegangan tinggi,” tegasnya saat Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di ruang pertemuan VIP Pemda Kabupaten Bangka Tengah, Kamis (29/10/2015).  

Rakor kepala daerah se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama pihak PLN tersebut diharapkan dapat mencari solusi mengatasi persoalan listrik. Amrullah Harun Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra saat rakor menyayangkan banyak camat, lurah dan aparatur terkait tidak berada di ruangan rapat. Padahal keberadaan aparatur tersebut sangat dibutuhkan, terutama untuk mengatasi persoalan pembebasan lahan tapak tower saluran udara tegangan tinggi (SUTT).

“Mungkin bupatinya tidak ada, jadi para camat, lurah meninggalkan tempat rapat. Adanya rapat ini diharapkan membantu PLN menyelesaikan persoalan pembebasan lahan. Sehingga dapat menyelesaikan persoalan listrik di Bangka Belitung. Sebagaimana kita ketahui, kelistrikan di daerah kita ini masih mengalami masalah,” jelasnya.

Sebelumnya sejumlah persoalan diutarakan perwakilan dari pemda se Bangka Belitung. Persoalan tersebut di antaranya mengenai masih ada pemukiman penduduk yang belum terjangkau listrik, potensi wisata yang membutuhkan ketersediaan listrik, pro kontra pembangunan PLTN, tegangan listrik tidak stabil, sering terjadi pemutusan atau pemadaman listrik, sulit mendapatkan token, koordinasi pemindahan tiang yang rumit sewaktu terdapat pelebaran jalan.

Selain itu, persoalan jumlah pelanggan yang tidak jelas juga diangkat dalam forum tersebut. Pihak Pemda Bangka Tengah kesulitan mendapatkan data jumlah pelanggan, karena data pelanggan untuk wilayah ini terdapat didua tempat yakni, di Bangka Tengah dan di Pangkalpinang. Data jumlah pelanggan ini penting, sebab terkait dengan pendapatan daerah sektor pajak penerangan jalan.

Menyikapi sejumlah pertanyaan ini, Rustamadji GM PLN Wilayah Bangka Belitung mengatakan, anggaran PLN terbatas sehingga pembangunan di bidang kelistrikan memang masih jauh dari harapan. Mengenai pemadaman listrik bisa dikarenakan kondisi energi listrik defisit karena tak sebanding dengan beban puncak. Selain itu ada listrik padam dikarenakan pemeliharaan tersistem pembangkit.

“Kita juga melakukan pemeliharaan jaringan, sehingga listrik tidak sampai ke pelanggan. Kebisingan yang diakibatkan pembangkit di daerah Jebus akan dicarikan solusi. Namun jika pembangkit tersebut tidak digunakan, maka tidak dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat,” jelasnya.

Sementara Dadi Murihno GM Unit Induk Pembangunan Wilayah Sumatera Selatan menjelaskan mengenai pemindahan tiang-tiang PLN yang terkena pelebaran jalan. Menurutnya, pemindahan tersebut dapat dilakukan selama memungkinkan. Sebab setiap tiang mempunyai kapasitas beban berbeda-beda dan tiang tidak bisa menahan diluar kapasitas yang ditentukan.

“Begitu juga untuk pembangunan tower SUTT. Tower yang disediakan sudah sesuai dengan rencana pembangunan. Sehingga jika terdapat pemindahan tempat pembangunan tower dikarena persoalan lahan akan menghambat pembangunan. Tower disiapkan sesuai dengan rencana dan perlu penganggaran lagi untuk mengganti tower,” tegasnya. 

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari
Fotografer: 
Rizky Fitrajaya