Pranata Humas Harus Mempunyai Kompetensi

Pangkalpinang – Kompetensi pranata humas (Pramas) mencakup kemampuan kerja individu mulai dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Perlunya kompetensi pramas dikarenakan jumlah pramas dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal tersebut dikarenakan belum ada kompetensi standar, pengembangan kapasitas masih minim dan evakuasi kerja belum optimal.

Demikian dikatakan Tulus Subardjono Direktur Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, saat mengisi materi terkait regulasi Permenkominfo No 12 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pramas, dalam Workshop SDM Pranata Humas dan Humas Pemerintah se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Hotel Grand Mutiara, Rabu (3/6/2015).

Pranata humas sebagai ujung tombak komunikasi pemerintah. Ia menambahkan, tugas pokok jabatan fungsional melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi dan kehumasan serta  pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

“Kendati demikian, pranata humas juga dapat menjalankan tugas lain, selain tugas sebagai pranata humas. Asalkan ditugaskan secara langsung oleh atasannya. Namun tugas di luar tupoksi pramas tidak mendapatkan angka kredit,” tegasnya.

Noviar Ishak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menambahkan, pranata humas harus memperjuangkan hak dan kewajiban. Untuk itu pramas harus ditempatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Agar keberadaan pramas menjadi lebih jelas, diharapkan Kemenkominfo segera memberikan kewenangan kepada daerah melakukan penilaian angka kredit.

Kemenkominfo akan mengundang widyaiswara (WI) Bandiklat Bangka Belitung untuk dilatih (Diklat TOT) menjadi WI Diklat Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pranata humas dan Diklat TOT tim penilai angka kredit JFT. Ia menambahkan, tujuannya agar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menyelenggarakan Diklat JFT dan melakukan penilaian angka kredit JFT pranata humas. Tim penilai angka kredit dapat berasal dari BKD atau Diskominfo, sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

“Diharapkan segera dilatih widyaiswara dan tim penilai angka kredit pranata humas,” tegasnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Evani
Fotografer: 
Adi Tri Saputra
Editor: 
Huzari