Program Hibah Nasional Jalan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

  1. Penjelasan Umum

Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) adalah pemberian hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN Rupiah murni. PHJD sebagai suatu upaya percepatan pencapaian target kondisi jalan mantap yaitu 75% untuk jalan provinsi dan 65% untuk jalan kabupaten. PHJD ini dimaksudkan juga sebagai insentif kepada Pemda untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan sektor jalan kepada masyarakat. 
Beberapa prinsip, yang akan diterapkan, antara lain:

  • Peningkatan sistem dan prosedur perencanaan, pemograman dan pembiayaan, melalui Provincial/Kabupaten Road Management System (P/KRMS).
  • Peningkatan kualitas proses pengadaan kemampuan Pemda dalam implementasi; penerapan system e-katalog untuk jenis pekerjaan pemeliharaan rutin jalan.
  • Peningkatan keterlibatan masyarakat dan transparansi untuk kualitas pekerjaan pemeliharaan jalan; peningkatan peran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) dalam kegiatan-kegiatan pemeliharaan jalan, penanganan keluhan/masukan masyarakat, dan penerapan kesetaraan gender dan keterlibatan kaum marginal, misalnya kelompok disabilitas, dll.

Pelaksanaan PHJD menggunakan mekanisme sesuai dengan dasar hukum terkait hibah daerah dan tata cara penyaluran hibah ini kepada pemerintah daerah. Prasyarat mendapatkan dana hibah ini, Pemda harus melakukan pembiayaan terlebih dulu (pre-financing) dengan mengalokasikannya di dalam APBD tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, akan dilakukan verifikasi atas output yang telah ditetapkan dan kemudian penggantian/pencairan hibah akan dilakukan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kem. Keuangan) kepada Pemda melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berdasarkan rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) atas hasil verifikasi. Program ini dikelola oleh Tim PHJD dan Pemda yang mendapatkan dana hibah membentuk tim Project Implementation Unit (PIU) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan program di masing-masing wilayahnya.

  1. Dasar Hukum
    1. Undang Undang tentang APBN
    2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
    3. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
    9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
    10. Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
       
  2. Tujuan Kegiatan

Program ini bertujuan untuk:

  1. Pencapaian target tingkat kemantapan jalan provinsi 75% dan jalan kabupaten 65%.
  2. Meningkatkan konektivitas berbasis koridor di Kawasan Strategis Nasional (KSN).
  3. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan jalan daerah melalui kerjasama dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan misalnya pembentukan dan peningkatan peran FLLAJ, Pokdarwis, Simpul Pengetahuan Jalan Daerah (SPJD), Pusat Rujukan (Reference Center);  termasuk dukungan terhadap kesetaraan gender dan pemberian kesempatan bagi kaum disabilitas dalam kegiatan pengelolaan jalan, dll.
  4. Meningkatkan kepedulian atas isu keselamatan dan kesehatan kerja (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja / SMK3).
  5. Meningkatkan pemenuhan kriteria jalan yang berkeselamatan.
  6. Meningkatkan kapasitas penyelenggara jalan (Dinas PU, Bappeda, dan instansi terkait lainnya) termasuk penyedia jasa, melalui pelatihan, on job training, studi banding yang terkait dengan PHJD, dll.
  7. Pengadaan peralatan/fasilitasi kantor yang diperlukan untuk menunjang kegiatan PHJD.

 

  1. Lingkup Kegiatan

Hibah diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Kelayang yang juga termasuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

  1. Penanganan Jalan Sesuai dengan Kegiatan Kriteria PHJD
    1. Pemeliharaan Rutin (PR atau RM)
    2. Pemeliharaan keseluruhan jaringan meliputi pekerjaan pembersihan saluran, pemotongan vegetasi, dan penambalan lubang (patching), dll.
    3. Backlog of Minor Works (BWM)
    4. Pemeliharaan rutin yang lebih intensif dimana dilakukan pada pekerjaan yang tertunda dalam waktu lama, meliputi pembersihan saluran yang intensif dan/atau perbaikan permukaan jalan.
    5. Pemeliharaan Berkala (PM)
    6. Melapisi ulang jalan eksisting untuk memelihara dan mempertahankan kekuatan dan mengantisipasi kerusakan yang akan datang.
    7. Rehabilitasi (RH)
    8. Rekonstruksi dan peningkatan kondisi jalan yang sudah dalam kondisi rusak parah.
    9. Holding Treatment (HT)
    10. Pekerjaan minor yang dilakukan ketika pekerjaan mayor seperti rehabilitasi ataupun pemeliharaan berkala (PM) tertunda pelaksanaannya.
    11. Pelebaran (Widening)
    12. Pekerjaan konstruksi dengan melebarkan lebar badan jalan, bahu jalan untuk meningkatan kapasitas jalan tersebut.
       
  2. Alokasi Anggaran Penanganan Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

  1. Pelaksanaan Kegiatan PHJD Tahun 2019

  1. Lokasi Kegiatan PHJD Tahun 2019

Sumber: 
Dinas PUPR
Penulis: 
Dinas PUPR