Proses P2D Memasuki Tahap Akhir

Pangkalpinang – Proses serah terima personel, sarana dan prasarana dan dokumen (P2D) dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memasuki tahap akhir. Hari ini, Senin (3/10/2016) telah dilakukan penandatanganan berita acara pengalihan P2D tersebut. Ini merupakan tahapan implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda.

Tampak Parhan Ali Bupati Bangka Barat, Yuslih Ihza Bupati Belitung Timur, Irwansyah Walikota Pangkalpinang, Rustamsyah Wakil Bupati Bangka serta perwakilan Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, perwakilan Kabupaten Bangka Selatan secara langsung hadir melakukan penandatanganan berita acara tersebut.

Yan Megawandi Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, provinsi menerima penambahan jumlah pegawai dan aset. Ini diiringi dengan penambahan porsi anggaran belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada  anggaran pendapatan dan belanja daerah. Semua itu akibat pembagian urusan pemerintah pusat, provinsi dan daerah kabupaten/kota.

"Hari ini telah serah terima P2D. Sedangkan untuk serah terima pendanaan paling lambat diselesaikan pada 31 Desember 2016. Sehingga per 1 Januari 2017 seluruh urusan sudah efektif," kata Sekda saat penandatanganan berita acara serah terima pengalihan (P2D), di ruang pertemuan Pantai Pasir Padi, Kantor Gubernur, Senin (3/10/2016).

Proses ini dilakukan paling lama dua tahun terhitung sejak undang-undang disahkan. Sekda menjelaskan, setelah inventarisasi personel, pendanaan, sarana dan prasarana dan dokumen (P3D), selanjutnya melakukan serah terima personel, aset dan dokumen antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Berdasarkan pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kata Sekda, urusan yang dialihkan dan diserahterimakan yakni, penggelolaan pendidikan menengah dan pendidikan luar biasa, pengelola urusan pemerintah bidang kehutanan selain taman hutan raya (tahura), pengelolaan urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral.

“Selain itu, pengelolaan urusan pengawasan ketenagakerjaan, pengelola urusan pemerintah bidang rehabilitasi sosial, pengelolaan urusan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan, pengelolaan urusan pengalihan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB serta pengelolaan urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional,” jelasnya.

Sumber: 
Diskominfo Babel
Penulis: 
Evani
Fotografer: 
Suci Lestari
Editor: 
Huzari | Adi Tri Saputra