Rakor Penyusunan LKPj dan LPPD Tahun Anggaran 2019.

Pangkalpinang - Menindaklanjuti Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2019, menjelaskan bahwa, pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan yang telah dilakukan kepada DPRD dan pemerintah pusat setelah masa pelaksanaan anggaran berakhir.

Seperti hari ini, Senin (13/01), Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung melalui biro pemerintahan mengadakan rapat dengan OPD di lingkungan Pemprov Babel terkait penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau LPPD dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) untuk pelaksanaan program tahun 2019.

Rapat dibuka oleh Pj. Sekda Pemprov Babel, Yulizar Adnan. Beliau mengarahkan kepada peserta rakor agar mengungkapkan laporan LKPj dan LPPD sesuai dengan tenggat waktu yang menjadi ketentuan.

"Sesuai dengan ketentuan, bahwa ini (red: LKPj dan LPPD) harus dibuat selesai dan disampaikan tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, saya harapkan laporan gubernur ini dapat selesai tepat waktu dan dengan kualitas yang baik," ungkap Sekda.

Untuk LPPD disampaikan Gubernur kepada pemerintah pusat dan LKPj disampaikan kepada DPRD. Setelah laporan pertanggungjawaban diserahkan, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan jawaban atau tanggapan apabila mendapat rekomendasi.

Ditambahkan Sekda, agar dalam penyusunan LKPj dan LPPD, setiap OPD dapat menyampaikan data kegiatan diantaranya mencakup laporan atas pencapaian program kegiatan yang menjadi urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh semua OPD, laporan realisasi program kegiatan semua OPD, laporan kegiatan non pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh OPD, dan laporan lainnya sebagaimana yang diatur dalam aturan yang berlaku.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
stevani
Fotografer: 
tyo