Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan & Pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPS Pegawai RI (LKBH KORPRI) Provinsi Kep. Bangka Belitung

Kamis, 27 Maret 2014. Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan dan Pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPS Pegawai Republik Indonesia (LKBH KORPRI) di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung di Ruang Rapat Sekda, Lantai 2 Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  pukul 09.30 yang dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bidang Hukum, Politik dan pemerintahan, Ibu Hj. Safitri, SE, M.Si (mewakili Sekda Provinsi Kep. Bangka Belitung). Acara diawali dengan laporan panitia yang disampaikan oleh Yamowa'a L.S.H. Harefa, A.P (Sekretaris KORPRI DPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), yang dimoderatori oleh Muhammad Ali, S.lP, LL.M (Kabag Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial Sekretariat DPP KORPRI Provinsi Kep. Bangka Belitung). Hadir pula pada rakor persiapan pembentukan dan pendirian LKBH KORPRI Kepulauan Bangka Belitung ini: Subakir, SH., M.Si (Staf Ahli Gubernur Kepulauan Bangka Belitung bidang Pertambangan dan Energi), Ketua DPC PERADI Pangkalpinang, Asli Basri, SH., S.Ag, dan dari berbagai SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Koordinator Kegiatan Pembentukan dan Pendirian LKBH KORPRI Prov.Kep.Bangka Belitung, Rumiyanto, SH.

Pada kesempatan tersebut KORPRI mendengarkan sejumlah paparan dan masukan dari Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Ibu Hj. Safitri, SE.,Msi. , Staf Ahli Gubernur Kep.Babel bidang Pertambangan dan Energi Bpk. Subakir SH, M.Si. , Ketua DPC PERADI Pangkalpinang Bpk. Basri, SH.,S.Ag serta beberapa rekan-rekan dari SKPD yang hadir tentang pentingnya Pembentukan dan Pendirian LKBH KORPRI Provinsi Kep. Bangka Belitung yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pendampingan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil/anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang terkena masalah hukum yang personilnya diisi oleh PNS/anggota KORPRI yang berkeahlian dan berkualifikasi di bidang hukum, seperti yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 126 Ayat (3) butir b "Fungsi KORPRI memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN RI (KORPRI) terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan masalah hukum dalam melaksanakan tugas”. Di dalam Keppres RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI, Pasal 68 Ayat (2) juga menyatakan "Lembaga LKBH KORPRI dapat dibentuk pada setiap tingkat kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang pendampingan dan bantuan hukum bagi anggota KORPRI, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan", serta di dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung, Pasal 14 Ayat (2) butir f juga menyatakan “Memberikan bantuan hukum bagi anggota dalam rangka pemenuhan hak-hak PNS yang sedang menjalankan tugas dan lembaga lainnya”, dan butir h "melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait”. Ibu Hj. Safitri, SE.,M.Si mengatakan bahwa dalam persiapan pembentukan dan pendirian lembaga ini diharapkan kepada DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung untuk mendata anggotanya yang memiliki keahlian dan kualifikasi pendidikan di bidang Hukum. Bpk. Subakir SH, M.Si yang pada periode sebelumnya menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan juga mengapresiasi kerjasama ini untuk membantu teman-teman PNS. Sementara itu Ketua DPC Peradi Pangkalpinang menyambut baik Rencana Kerjasama tersebut agar Pegawai Negeri Sipil/anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang terkena masalah hukum tidak salah memilih Pengacara yang tidak memiliki legalitas, beliau juga akan mengarahkan kepada Pengacara yang telah memiliki label yang sah. Pada kesempatan ini, Yamowa'a L.S.H Harefa, A.P (Sekretaris DPP KORPRI Kepulauan Bangka Belitung) menjelaskan persiapan-persiapan dan pembuatan MoU serta pendanaannya, dimana jika pada bulan September tahun 2014 ini LKBH KORPRI Prov.Kep.Babel telah terbentuk dan berdiri, tahun 2015 akan dilaksanakan Sosialisasi tentang LKBH KORPRI Prov.Kep.BabeI ini dan disiapkan dana untuk operasionalisasinya, dimana dananya berasal (bersumber) dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Persiapan ini akan berjalan sampai dengan bulan September tahun ini, dimana pada bulan tersebut akan dilaksanakan MoU Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kepulauan Bangka Belitung bekerjasama dengan DPC PERADI Pangkalpinang. Oleh sebab itu pada akhir acara tersebut diadakan acara penyerahan Rancangan Produk Hukum Pembentukan dan Pendirian LKBH KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Ketua DPC PERADI Pangkalpinang (sebagai bahan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi) dan Kepala Biro Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).

Sumber: 
Humas Prov. Kep. Babel
Penulis: 
Ali
Fotografer: 
Ali
Editor: 
ErMaNiX