Raperda InRadio Dibahas Dewan

Pangkalpinang – Akhirnya Raperda Inradio dibahas anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyampaian raperda ini dilakukan saat rapat paripurna, Kamis (10/12/2015). Sebelumnya pengajuan raperda ini sempat ditolak. Pasalnya dewan menilai sudah ada RRI yang juga melakukan kegiatan penyiaran dengan cakupan wilayah Bangka Belitung.

Amri Cahyadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, penolakan pembahasan raparda InRadio sebelumnya berdasarkan kesepatan antara pemerintah provinsi dengan DPRD Provisi Kepulauan Bangka Belitung. Namun mengingat pentingnya sarana penyebarluasan informasi bagi masyarakat, sehingga raperda ini diajukan kembali untuk dibahas.

“Izin prinsif dan frekuensi InRadio telah terbit. Se Indonesia hanya daerah Gorontalo dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mendapatkan izin tersebut,” jelasnya saat memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Raperda InRadio, di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (10/12/2015).

Sementara saat ditemui usai rapat, Amri menjelaskan, setelah disahkan raperda ini nantinya, otomatis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki radio. Selanjutnya radio ini diharapkan dapat membuat lebih gencar menginformasikan kegiatan yang sudah, sedang dan telah dilaksanakan pemerintah provinsi. Karena dengan memiliki radio sendiri, tentunya dapat mengurangi pengeluaran anggaran.

Lebih jauh ia menjelaskan, anggaran untuk kegiatan publikasi maupun sosialisasi dapat berkurang dengan adanya InRadio. Selain itu, harus ada kerja sama antara eksekutif dan legislatif. Contohnya, sosialisasi perda yang akan menjadi kewanangan dan kewajiban DPRD. Jika dewan membuat program sosialisasi menggunakan media massa tentunya membutuhkan biaya besar.

Untuk itu, jelasnya, dengan adanya radio milik pemerintah provinsi dapat bersinergi melakukan sosialisasi. Sedangkan untuk materi siaran, secara teknis merupakan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun jika raperda ini tidak disahkan, maka izin operasional tidak akan keluar.

“Paling lambat akhir bulan ini sudah disahkan. Jika telah kita paripurnakan atau perdakan, Insya Allah izin operasional bisa dikeluarkan. Selama tiga tahun kita telah mengeluarkan anggaran, untuk itu jangan sampai mubazir. Bisa saja radio ini menjadi UPT di bawah Diskominfo. Namun sebelumnya harus diajukan perda organisasi dan lembaga menunggu pergantian PP No 41,” tegasnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Huzari
Fotografer: 
Rizky Fitrajaya