Regulasi Pertambangan Disinyalir Menghambat Pertumbuhan Ekonomi

Pangkalpinang – Kendati sektor pertambangan terkendala persoalan regulasi, namun Rustam Effendi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yakin ada alternatif lain untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Babel tahun 2013 berada pada angka 74,29 persen.

“Angka tersebut meningkat sebesar 0,41 jika dibandingkan tahun 2012 dengan angka IPM berada pada angka 73,78,” kata Gubernur saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun anggaran 2014 di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (23/3/2015).

Selain itu, jelasnya, dari segi indikator sosial terjadi beberapa peningkatan yakni meningkatnya jumlah angka kerja sebesar 1,31 persen, pengangguran sebesar 1,14 persen, pemberantasan buta huruf sebesar 0,56 persen, serta meningkatnya angka harapan hidup sebesar 0,25 tahun.

“Besarnya peningkatan angka penangguran ini lebih disebabkan karena adanya regulasi di sektor pertambangan. Regulasi ini menjadi tantangan besar untuk mencari alternatif lain, walaupun telah sekian lama bergantung dengan hasil timah,” ungkapnya.

Terhitung 2010 hingga 2014, persentase penduduk miskin mengalami penurunan. Namun Gubernur tetap mewaspadai adanya kemungkinan kenaikan jumlah penduduk miskin yang disebabkan tingginya tingkat migrasi ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jika dilihat dari indikator ekonomi, lanjut Gubernur, tahun 2014 perekonomian Babel tanpa timah tumbuh sebesar 6,83 persen. Hal ini menunjukkan adanya perlambatan jika dibandingkan tahun 2013 yang laju pertumbuhan menembus angka 7,51 persen.

Menyinggung mengenai kebijakan pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2014, Gubernur mengatakan, pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp556.742.867.293,83. Hingga Desember tahun 2014, realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp563.923.319.168,92 atau terealisasi sebesar 101,29 persen.

“Untuk target belanja daerah tahun 2014 sebesar Rp1.924.383.150.881,78 dan terealisasi sebesar Rp1.608.214.763.769,88  atau sebesar 83,57 persen. Diharapkan dokumen LKPj bisa menghasilkan rekomendasi dan catatan strategis, efektif sebagai upaya perbaikan dan koreksi dalam pelaksanaan pembangunan di masa mendatang,” jelasnya.

Sementara Didit Srigusjaya Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, banyak capaian-capaian yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terutama dalam hal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kendala yang dihadapi selama proses tersebut dapat menjadi pelajaran, sekaligus solusi bagi pemerintah daerah dan DPRD demi pencapain kemajuan lebih baik,” tegasnya.

Sumber: 
Dinas Kominfo
Penulis: 
Chandra
Fotografer: 
Surianto
Editor: 
Huzari